Distriknews.co, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus menguatkan peran desa dalam memastikan keberhasilan layanan kesehatan dasar, terutama melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Bupati Kukar, Edi Damansyah, menegaskan bahwa partisipasi aktif pemerintah desa dan warga sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan Posyandu.
Menurut Edi Damansyah, Kepala Desa (Kades) harus menjadi motor penggerak agar warganya, khususnya ibu hamil dan balita, rutin memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan di Posyandu. “Saya minta Kades selalu mengingatkan warga agar tidak melewatkan kegiatan Posyandu, terutama untuk ibu hamil dan anak-anak,” ujarnya dalam sebuah kegiatan kesehatan di Kukar.
Ia menyoroti masih adanya ketidakhadiran peserta Posyandu yang membuat kader kesulitan dalam melakukan pemantauan kondisi kesehatan warga secara menyeluruh. Hal ini dinilai bisa menghambat deteksi dini berbagai gangguan kesehatan, terutama pada masa krusial 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Mengacu pada data diskominfo.kukarkab.go.id, Pemkab Kukar mencatat bahwa masa 1.000 HPK menjadi periode paling menentukan tumbuh kembang anak. Pemantauan sejak kehamilan hingga usia dua tahun harus dilakukan secara berkala untuk mencegah stunting dan gangguan perkembangan lainnya.
Bupati juga meminta agar Ketua RT di seluruh desa ikut ambil bagian dalam mengedukasi warga terkait pentingnya pemeriksaan kehamilan dan kesehatan anak. Pemeriksaan ANC (Ante Natal Care) wajib dilakukan untuk mencegah risiko kematian ibu dan bayi. “Kami ingin setiap Ketua RT jadi agen pengingat bagi warganya,” tambah Edi.
Berdasarkan situs dinkes.kukarkab.go.id, Posyandu merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat komunitas. Saat ini, Kukar memiliki lebih dari 1.400 Posyandu yang tersebar di berbagai kecamatan. Namun tingkat kehadiran warga masih fluktuatif, terutama di wilayah pedesaan.
Pemerintah desa juga diminta untuk memperbaiki sistem pelaporan kegiatan Posyandu. Monitoring yang akurat dapat menjadi dasar perbaikan layanan, termasuk alokasi anggaran dan pelatihan kader. Kolaborasi antara Pemdes, Puskesmas, dan OPD teknis dianggap penting agar sasaran program kesehatan ibu dan anak bisa tercapai.
“Tujuan kami jelas, yaitu memastikan setiap warga mendapatkan akses layanan kesehatan yang adil dan merata. Sinergi antara Pemdes dan Pemkab harus terus diperkuat agar tidak ada ibu dan anak yang terlewat dari perhatian,” tutup Edi.
(Adv/DiskominfoKukar)
