Distriknews.co, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kecamatan Kembang Janggut mengubah pendekatan penanggulangan kemiskinan. Bantuan sosial tidak lagi bersifat konsumtif, tetapi disinergikan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat agar lebih mandiri.
Plt Camat Kembang Janggut, Suhartono, menekankan pentingnya pemutakhiran data kesejahteraan secara berkala. Ia menyebut akurasi data sangat menentukan efektivitas penyaluran bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan beras. “Pendataan akurat jadi kunci penanganan kemiskinan di Kembang Janggut,” ucapnya.
Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa juga masih menunggu keputusan resmi untuk tahun 2025. Namun Suhartono menegaskan bahwa bansos bukan satu-satunya solusi. Pemerintah kecamatan aktif mendorong pelatihan keterampilan dan pemberian alat produksi untuk meningkatkan kemandirian warga.
Sebagian besar masyarakat Kembang Janggut menggantungkan penghasilan dari sektor perkebunan, terutama kelapa sawit. Data dari Poskota Kaltim menyebut lebih dari 80 persen warga mengelola kebun sawit sendiri. Namun mereka masih bergantung pada tengkulak dan harga pasar yang fluktuatif.
Pemerintah daerah mendorong solusi jangka panjang, seperti mendukung akses bibit unggul, perbaikan jalan produksi, serta pembentukan koperasi petani agar harga jual lebih stabil. Upaya ini dipadukan dengan pelatihan kewirausahaan di desa.
Selain itu, hadirnya Bumdesma (Badan Usaha Milik Desa Bersama) di Kembang Janggut turut memperkuat ekonomi lokal. Bumdesma berhasil mencetak pendapatan hingga Rp600 juta dalam satu tahun, dan dibagikan ke 11 desa untuk mendukung pembangunan desa masing-masing.
Langkah ini sejalan dengan arahan Pemkab Kukar yang terus mendorong desa bertransformasi dari penerima bantuan menjadi motor pertumbuhan ekonomi lokal. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kukar juga rutin mengadakan bimbingan teknis dan pelatihan pengelolaan usaha desa.
Kecamatan Kembang Janggut menargetkan penurunan angka kemiskinan melalui dua jalur utama: bantuan sosial yang tepat sasaran dan pemberdayaan yang terarah. Kolaborasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, serta komitmen pemerintah desa menjadi kunci keberhasilan program ini.
(Adv/DiskominfoKukar)
