Distriknews.co, Kutai Kartanegara – Kecamatan Samboja yang telah masuk dalam delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bergantung penuh pada dukungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Hingga kini, pembangunan infrastruktur fisik belum tersentuh secara langsung oleh pemerintah pusat.
Camat Samboja, Damsik, menjelaskan bahwa kontribusi pusat baru sebatas pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. “Untuk fisik, belum ada. Semua pembangunan infrastruktur di Samboja masih ditangani oleh Pemkab Kukar. Pemerintah pusat baru memberikan pelatihan SDM,” katanya.
Berdasarkan data resmi Pemkab Kukar, terdapat 13 desa di Kecamatan Samboja yang masuk dalam peta strategis IKN, termasuk sebagian wilayah di Muara Jawa dan Samboja Barat. Namun, alih kelola wilayah dari kabupaten ke pemerintah pusat masih belum diputuskan. “Pembahasan sudah dilakukan, tapi belum ada keputusan final. Maka seluruh pembiayaan dan tanggung jawab pembangunan tetap berada di Pemkab Kukar,” tambah Damsik.
Meski dalam ketidakpastian, Pemkab Kukar tetap mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Perbaikan Jalan Poros Balikpapan–Handil yang dikerjakan Dinas PUPR Kaltim menjadi salah satu proyek prioritas. Di tingkat desa, jalan lingkungan di Bukit Raya dan Beringin Agung juga mendapat perhatian khusus.
Selain sektor jalan, pendidikan turut menjadi fokus utama. Tiga sekolah dasar di Samboja yang awalnya dijadwalkan direnovasi pada 2026 dipercepat pelaksanaannya tahun ini. “Perkembangannya sudah tampak di lapangan. Kami sangat terbantu dengan perhatian Pemkab Kukar dan provinsi,” jelas Damsik.
Menurut data kukarkab.go.id, Pemkab Kukar memang tengah menitikberatkan pembangunan infrastruktur dasar di kecamatan yang bersinggungan langsung dengan wilayah IKN. Hal ini bertujuan agar kesiapan daerah penyangga dapat sejalan dengan rencana besar pembangunan nasional.
Selain jalan dan sekolah, pemerintah kecamatan juga mengawal rencana pembangunan saluran air serta sarana publik. Damsik menegaskan bahwa pelayanan dasar tetap diprioritaskan agar masyarakat tidak tertinggal. “Selama belum ada intervensi langsung dari proyek IKN, kami akan pastikan pelayanan dan pembangunan tetap berjalan maksimal,” ujarnya.
Dengan kolaborasi antara pemerintah kecamatan, kabupaten, dan provinsi, Samboja berupaya mengejar ketertinggalan sembari menunggu kontribusi nyata pemerintah pusat. Upaya ini sekaligus menjadi bentuk komitmen Kukar dalam menjaga keberlanjutan pelayanan publik di wilayah strategis.
(Adv/DPMD/Kukar)
