Distriknews.co, Kutai Kartanegara – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) penyaluran Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeu Pemdes) tahun anggaran 2023–2024, sekaligus asistensi penyaluran Bankeu 2025.
Kegiatan berlangsung dua hari, Rabu dan Kamis (16–17 Juli 2025), di Ruang Serbaguna Bappeda Kukar. Sebanyak 193 desa bersama unsur kecamatan selaku pembina desa terlibat aktif.
Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kukar, Poino, menjelaskan Monev ini tindak lanjut surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait laporan dan penggunaan Bankeu Pemdes 2023–2024. Selain itu, kegiatan juga memverifikasi teknis pencairan Bankeu Provinsi 2025.
“Setiap desa dijadwalkan menerima Rp75 juta dari Pemprov Kaltim. Penggunaan diarahkan untuk batas desa, posyandu, MCK, dan kebutuhan prioritas lain sesuai surat Gubernur Kaltim,” ujar Poino.
Hingga pertengahan Juli, penyaluran belum sepenuhnya terlaksana karena beberapa desa belum menyusun anggaran awal, sebagian ragu terkait kepastian pencairan. Ada pula desa yang sudah menganggarkan, tetapi peruntukannya belum sesuai arahan.
Forum Monev ini menjadi wadah klarifikasi dan asistensi. DPMD Kukar mendorong desa segera menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan mengajukan pencairan agar dana dapat digunakan tepat sasaran. “Kami ingin memastikan desa memahami penggunaan Bankeu sehingga program berjalan lancar dan akuntabel,” tegas Poino.
Asistensi juga menekankan kesesuaian RABdes dengan arahan Gubernur Kaltim, termasuk prioritas pembangunan desa yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Desa yang belum menyusun RABdes diharapkan menindaklanjuti segera setelah asistensi.
Kegiatan ini bagian dari strategi Pemkab Kukar melalui DPMD untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan dana Bankeu secara optimal. Program ini diharapkan memperkuat pembangunan berkelanjutan di desa, meningkatkan pelayanan masyarakat, dan mendukung upaya peningkatan kapasitas kelembagaan desa.
(Adv/DPMD/Kukar)
