Distriknews.co, Kutai Kartanegara – Pemerintah Desa Kota Bangun 2 menegaskan komitmennya menjaga ketahanan pangan melalui strategi baru berbasis koperasi desa dan BUMDes. Program ini direncanakan berjalan pada 2026, dengan fokus utama pada ketersediaan dan keterjangkauan beras untuk masyarakat.
Kepala Desa Kota Bangun 2, Joko Purnomo, menjelaskan bahwa koperasi desa akan menjadi pengelola utama distribusi kebutuhan pokok. Dengan sistem ini, harga beras diharapkan tetap stabil dan merata di tingkat warga. “Nantinya koperasi desa akan mengelola kebutuhan pokok warga, khususnya beras, agar bisa stabil dan lebih mudah diakses,” jelas Joko, Kamis (11/9/2025).
Selain mengatur distribusi beras, koperasi juga akan membantu penyediaan sarana produksi pertanian. Saat ini, banyak petani masih kesulitan mendapatkan pupuk dan kebutuhan produksi lainnya karena aturan yang rumit. Dengan hadirnya koperasi dan BUMDes, distribusi saprodi diharapkan menjadi lebih sederhana dan terjangkau.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian pangan desa. Joko menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya menyangkut ketersediaan bahan pokok, tetapi juga keberlanjutan ekonomi masyarakat. “Kami ingin petani tidak lagi terbebani aturan yang memberatkan saat mengakses pupuk atau kebutuhan lain,” ujarnya.
Peran BUMDes juga diperluas untuk membantu distribusi hasil pertanian warga. Dengan model ini, Desa Kota Bangun 2 berupaya mandiri dalam mengatur kebutuhan pangan dan memperkuat ekonomi lokal.
Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Peternakan Kukar, sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah, dengan lebih dari 40 persen penduduk menggantungkan hidup dari usaha tani. Desa-desa penghasil padi, termasuk Kota Bangun 2, berkontribusi besar dalam menjaga pasokan pangan untuk wilayah Kukar.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri telah menetapkan program ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD). Hal ini sejalan dengan visi pembangunan desa yang diarahkan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan kelembagaan desa.
Joko optimistis, jika koperasi, BUMDes, dan petani bergerak bersama, target kemandirian pangan dapat terwujud. “Kalau dikelola bersama, hasilnya akan lebih kuat dan bisa menyejahterakan masyarakat,” pungkasnya.
(Adv/DPMD/Kukar)
