Distriknews.co, Kutai Kartanegara – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara, Arianto, menekankan pentingnya perubahan cara pandang terhadap Posyandu. Ia meminta seluruh pengurus dan tim pembina, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, untuk memahami fungsi dan posisi Posyandu sebelum membahas anggaran.
“Dalam sosialisasi ini, saya mengajak kita semua untuk fokus memahami peraturan dan posisi Posyandu saat ini. Anggaran bisa dibahas kemudian. Ini amanat pemerintah pusat yang harus dijalankan di daerah,” ujar Arianto saat membuka Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas Pengurus Posyandu di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kamis (18/9/2025).
Ia menyebut kondisi nasional dan daerah yang sedang menghadapi tekanan ekonomi dan rasionalisasi anggaran, tetapi hal ini tidak boleh menghalangi pelayanan dasar masyarakat. “APBD kita sedang tidak baik-baik saja, sama halnya dengan kondisi nasional. Tapi negara kita aman dan kondusif, itu harus menjadi semangat kita memberikan pelayanan,” tambahnya.
Arianto menegaskan DPMD adalah sektor terdepan dalam pembinaan Posyandu. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, pembinaan masyarakat desa, termasuk Posyandu, menjadi tanggung jawab utama dinas. “Kami bukan tiba-tiba menjadi pengurus Posyandu. DPMD memang struktural bertanggung jawab dalam pembinaan masyarakat desa,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antar-OPD untuk mendukung jalannya Posyandu secara terpadu. Posyandu tidak hanya soal kesehatan, tetapi juga pendidikan, perlindungan sosial, sanitasi, dan aspek pembangunan lainnya. Sinergi dinas teknis seperti PU, PERKIM, Satpol PP, dan instansi terkait menjadi kunci keberhasilan.
Arianto menambahkan bahwa pembinaan Posyandu bukan sekadar rutinitas tahunan atau formalitas, tetapi wujud nyata pelayanan dasar yang dirasakan masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Keberadaan Posyandu diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup balita, ibu hamil, dan keluarga di desa.
Fakta dari situs resmi Pemkab Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa pembinaan Posyandu berdampak langsung pada penurunan angka stunting dan peningkatan imunisasi anak. Desa yang aktif dalam program Posyandu juga mengalami perbaikan dalam sanitasi dan kesadaran masyarakat terkait gizi keluarga.
Arianto menutup sosialisasi dengan motivasi agar seluruh pengurus Posyandu meningkatkan komitmen, memahami peran masing-masing, dan bekerja secara kolaboratif. “Pembinaan Posyandu adalah wujud nyata dari pelayanan dasar pemerintah yang langsung dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
(Adv/DPMD/Kukar)
