Distriknews.co, KUTAI KARTANEGARA – Kepengurusan Asosiasi Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah terbentuk dan kini dalam proses melengkapi keanggotaan. Organisasi tersebut juga dipersiapkan untuk segera dilantik oleh pengurus ABPEDNAS tingkat Provinsi Kalimantan Timur.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, mengatakan hal tersebut disampaikan dalam audiensi Dewan Pimpinan Daerah ABPEDNAS Kalimantan Timur bersama Bupati Kukar yang berlangsung di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kukar, Senin (21/9/2026).
Menurut Arianto, audiensi tersebut membahas kepengurusan ABPEDNAS Kukar yang telah terbentuk. Setelah proses kepengurusan dan keanggotaan rampung, organisasi tersebut akan melanjutkan tahapan pelantikan.
“Itu pengurus-pengurus ABPEDNAS dari Provinsi Kalimantan Timur melakukan audiensi dengan Pak Bupati berkaitan dengan masalah kepengurusan ABPEDNAS Kabupaten Kutai Kartanegara,” kata Arianto.
Ia menjelaskan, ABPEDNAS Kukar saat ini masih melakukan penggalangan dan pendaftaran anggota. Jumlah anggota yang telah terdaftar juga belum menjadi data yang dimonitor DPMD Kukar karena proses tersebut masih berlangsung secara internal organisasi.
“Untuk ABPEDNAS Kukar itu sudah terbentuk, tinggal nanti untuk menggalang anggota ABPEDNAS saja lagi,” ujarnya.
Menurut Arianto, data keanggotaan nantinya akan dilaporkan setelah proses internal organisasi selesai dan kepengurusan melaksanakan pelantikan. Karena itu, DPMD Kukar belum dapat memastikan jumlah anggota ABPEDNAS yang ada di Kukar saat ini.
“Nanti kalau sudah selesai semuanya baru dilaporkan pada saat mereka pelantikan,” jelasnya.
Arianto menyebut, setelah dilantik, ABPEDNAS juga direncanakan melakukan kemitraan dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembinaan desa. Organisasi tersebut memiliki struktur kepengurusan secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat hingga provinsi dan kabupaten.
Ia menegaskan, keberadaan ABPEDNAS tidak berkaitan dengan program RT-Ku Terbaik maupun Pendekar. ABPEDNAS memiliki ruang lingkup tersendiri dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan desa secara umum.
“Tidak ada hubungannya,” tegas Arianto ketika ditanya mengenai kemungkinan ABPEDNAS menindaklanjuti program RT-Ku Terbaik dan Pendekar.
Arianto mengatakan DPMD Kukar pada prinsipnya siap menerima dan mendukung program yang nantinya disampaikan ABPEDNAS setelah kepengurusan resmi dilantik.
“Nanti kalau mereka sudah dilantik oleh pengurus provinsi, ya kita siap menerima nanti program-program mereka,” katanya.
Ia menambahkan, audiensi yang dilakukan sebelumnya merupakan bagian dari penyampaian laporan terkait proses pembentukan organisasi dan rencana pelantikan. Setelah pelantikan, ABPEDNAS diharapkan dapat mulai menjalankan perannya dalam mendukung pemerintahan desa.
DPMD Kukar juga menegaskan posisinya sebagai perangkat daerah akan mengikuti kebijakan dan arahan pemerintah daerah yang disampaikan kepala daerah. Arianto mengatakan pihaknya tidak ingin menambahkan hal di luar apa yang telah disampaikan oleh Bupati Kukar.
“Kita sudah tidak boleh kita menambahkan apa yang sudah disampaikan Pak Bupati ya. Karena apa yang disampaikan, kita ini kan wakil-wakil kepala OPD itu,” ujarnya.
Meski demikian, Arianto berharap keberadaan ABPEDNAS yang nantinya aktif di Kukar dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan desa. Organisasi tersebut diharapkan dapat menjadi mitra dalam mendorong pemberdayaan dan pengawalan penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Seandainya nanti mereka sudah bisa aktif di Kukar, mudah-mudahan bisa membantu percepatan pembangunan, percepatan pemberdayaan, pengawalan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kutai Kartanegara,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah daerah dan ABPEDNAS dapat bersama-sama menjalankan kegiatan yang memberikan dampak positif bagi pembangunan desa serta masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Kita sama-sama melakukan kegiatan yang mengarahkan hal-hal yang positif untuk Kutai Kartanegara,” pungkas Arianto.
Reporter: Muhammad Zailany
