Distriknews.co, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menjalankan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Kutai. Implementasi kebijakan tersebut diawali dengan menyiapkan bahan pembelajaran bagi satuan pendidikan dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
Salah satu langkah yang dilakukan Pemkab Kukar yakni mencetak buku muatan lokal Bahasa Kutai. Buku tersebut nantinya didistribusikan ke sekolah-sekolah sebagai bahan pendukung pembelajaran bahasa daerah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Heriansyah, mengatakan penerapan Perda tersebut sudah mulai dilaksanakan pada tahun ini. Untuk tahap awal, kebijakan tersebut difokuskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama.
“Yang saat ini kita gencarkan di satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah pertama,” ujarnya saat ditemui di Tenggarong, Sabtu (26/9/2026).
Menurut Heriansyah, buku yang telah dicetak akan dibagikan kepada seluruh sekolah yang menjadi sasaran. Penyediaan bahan ajar tersebut diharapkan dapat membantu guru dalam memberikan materi Bahasa Kutai sekaligus menjadi acuan dalam pelaksanaan pembelajaran muatan lokal.
“Kita sudah mencetak terkait dengan muatan lokal ini, dan itu nanti kita distribusikan ke seluruh sekolah,” ujarnya.
Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, Bahasa Kutai menjadi bagian dari kurikulum pendidikan di sekolah. Satuan pendidikan kemudian memiliki kewajiban untuk memberikan pembelajaran Bahasa Kutai sesuai dengan ketentuan kurikulum yang diterapkan.
“Dari kurikulum sekolah itu maka sekolah wajib untuk mengajarkan Bahasa Kutai ini di setiap sekolah-sekolah,” jelasnya.
Selain mempersiapkan buku pembelajaran, Pemkab Kukar turut memperhatikan kesiapan tenaga pendidik. Menurut Heriansyah, keberadaan guru yang memiliki kompetensi menjadi faktor penting agar pembelajaran bahasa daerah dapat berlangsung secara efektif.
“Sebagian sekolah itu sudah memiliki guru bahasa lokal,” ungkapnya.
Meski demikian, penguatan kompetensi tenaga pendidik akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah daerah juga menyiapkan proses sertifikasi untuk memastikan guru yang mengajar Bahasa Kutai memiliki kemampuan dan kapasitas yang sesuai.
“Kita bertahap ya, karena itu kan perlu ada sertifikasi bahwa yang bersangkutan itu sudah layak dan punya kapasitas untuk mengajar terkait dengan bahasa lokal,” kata dia.
Heriansyah menjelaskan, Perda Nomor 6 Tahun 2026 turut mengatur strategi peningkatan kompetensi pendidik. Pemkab Kukar dapat memfasilitasi proses sertifikasi melalui lembaga sertifikasi profesi.
Jika sertifikasi belum terpenuhi, kompetensi tenaga pendidik dapat dibuktikan melalui surat keterangan dari Disdikbud Kukar yang bekerja sama dengan Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur dan Universitas Kutai Kartanegara.
Menurutnya, proses penguatan tersebut telah berjalan secara bertahap. Setelah Perda diterbitkan, Disdikbud Kukar langsung melakukan sejumlah langkah tindak lanjut, termasuk menyediakan bahan ajar dan memperkuat penerapannya di sekolah.
“Sudah kita lakukan, ini tahun ini sudah kita lakukan, ya Perda itu terbit, sudah kita tindak lanjuti,” tuturnya.
Selain buku yang disediakan pemerintah daerah, sekolah juga didorong untuk memenuhi kebutuhan bahan ajar melalui sumber pembiayaan pendidikan yang tersedia dan sesuai dengan ketentuan.
Satuan pendidikan dapat menggunakan dana BOSKab dan BOSP untuk mendukung pengadaan buku pembelajaran Bahasa Kutai.
“Di sekolah-sekolah ini sudah lagi kita instruksikan bagaimana melalui dana BOSKab dan BOSP mereka untuk membeli buku,” pungkasnya. (Adv)
Reporter: Muhammad Zailany | Penyunting: Fachrizal Muliawan
