Distriknews.co, KUTAI KARTANEGARA – Suasana pelayanan pemerintahan yang akrab dan tidak kaku menjadi salah satu hal yang ingin dibangun Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri. Salah satu gagasan yang diwacanakannya adalah memberikan kesempatan kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar untuk mengenakan pakaian santai pada hari tertentu.
Bagi Aulia, pendekatan tersebut bukan sekadar persoalan pakaian yang dikenakan aparatur saat bekerja. Ia melihat gaya berpakaian yang lebih santai dapat membantu menciptakan suasana interaksi yang lebih cair, sehingga masyarakat merasa lebih dekat dengan pejabat pemerintah.
Aulia mengungkapkan, pemikiran itu muncul setelah melihat suasana yang dinilainya lebih akrab ketika pejabat tidak mengenakan pakaian terlalu formal. Dalam kondisi tersebut, hubungan antarpihak terasa lebih setara dan tidak terlalu dibatasi oleh kesan jabatan.
“Teman-teman merasa tidak ada jarak dengan beliau, kayak ya broensis saja lah,” kata Aulia, Jumat (9/10/2026).
Ia ingin suasana serupa dapat menjadi bagian dari pendekatan pelayanan di lingkungan Pemkab Kukar. Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya membangun kesan eksklusif yang membuat masyarakat merasa canggung ketika harus berhadapan dengan pejabat atau aparatur.
Aulia menegaskan bahwa pemerintah daerah pada dasarnya hadir untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu, hubungan antara pemerintah dan warga perlu dibangun melalui komunikasi yang terbuka, kedekatan, serta sikap yang tidak berlebihan dalam menonjolkan perbedaan kedudukan.
“Ini yang mau kita kembangkan di pemerintah daerah Kabupaten Kukar, bahwa antara masyarakat dengan kami, pemerintah, itu layaknya kami ini pelayan bagi masyarakat,” jelasnya.
Dalam pandangan Aulia, masyarakat bukan hanya pihak yang menerima pelayanan, tetapi juga memiliki peran penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Aspirasi, kebutuhan, dan persoalan yang disampaikan warga menjadi bagian yang perlu diperhatikan agar pelayanan pemerintah dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Karena itu, ia berharap pendekatan yang lebih santai dapat membantu menghilangkan kesan adanya jarak antara pejabat dan masyarakat. Dengan komunikasi yang lebih terbuka, warga diharapkan semakin nyaman menyampaikan berbagai persoalan kepada pemerintah daerah.
“Masyarakat tidak merasa bahwa ada jarak antara pejabat dan masyarakat,” ungkapnya.
Meski memiliki tujuan untuk membangun kedekatan, Aulia menyadari bahwa gagasan tersebut tidak dapat langsung diterapkan tanpa mempertimbangkan aturan yang berlaku. Wacana pakaian santai bagi ASN itu masih memerlukan kajian lebih lanjut sebelum diputuskan menjadi kebijakan pemerintah daerah.
BKPSDM dan bagian organisasi dan tata laksana (Ortal) akan dilibatkan untuk menelaah ketentuan mengenai pakaian dinas ASN serta kemungkinan penerapan aturan tersebut di lingkungan Pemkab Kukar.
“Nanti mungkin akan dikaji lebih lanjut oleh teman-teman BKPSDM dan teman-teman Ortal,” ujarnya.
Jika hasil kajian memungkinkan, pemerintah daerah akan menentukan hari yang sesuai bagi ASN untuk mengenakan pakaian lebih santai. Pelaksanaannya tetap perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku serta kebutuhan masing-masing unit kerja.
Aulia menegaskan, tujuan utama gagasan tersebut bukan mengubah kedisiplinan ASN, melainkan menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman dan hubungan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Ia memastikan bahwa perubahan gaya berpakaian tidak boleh menggeser prioritas utama pemerintah dalam menjalankan tugasnya.
“Kalau itu diperkenankan, nanti kita cari hari yang memang sesuai untuk teman-teman bisa berpakaian santai tanpa mengurangi substansi pelayanan yang harus kita berikan kepada masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
Reporter: Muhammad Zailany | Penyunting: Wanda Iqwatul Q.
