Distriknews.co, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dalam memastikan keamanan pangan dan kesiapan operasional dapur penyedia makanan.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, saat menerima kunjungan Direktur Manajemen Risiko BGN RI, Rufriyanto Maulana Yusuf, beserta rombongan di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Selasa sore (13/10/2026).
Pertemuan itu bertujuan mengoordinasikan sekaligus memperkuat pelaksanaan MBG sebagai salah satu Program Strategis Nasional di wilayah Kukar.
Dalam kesempatan tersebut, Sunggono menyambut baik kunjungan jajaran BGN dan menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap program prioritas Presiden RI tersebut. Menurutnya, MBG memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung upaya penurunan angka stunting.
Meski demikian, ia menekankan bahwa pelaksanaan program harus disertai pengawasan ketat, terutama terhadap kebersihan dan higienitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Besarnya jumlah makanan yang diproduksi dan didistribusikan setiap hari, khususnya kepada para siswa, menuntut penerapan standar keamanan pangan secara konsisten. Karena itu, Pemkab Kukar berkomitmen mendukung pengawasan bersama Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) setempat guna meminimalkan risiko keracunan makanan.
Sunggono juga menilai pengelolaan risiko dari pemerintah pusat perlu diselaraskan dengan standar operasional prosedur (SOP) di daerah. Dengan demikian, keamanan dapat dijaga mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga makanan diterima oleh para penerima manfaat.
Sementara itu, Direktur Manajemen Risiko BGN RI, Rufriyanto Maulana Yusuf, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari tahapan kedua pelaksanaan aktivasi yang mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali.
Melalui tahapan ini, BGN berupaya mengoptimalkan pelayanan kepada jaringan kemitraan dan pemasok dapur MBG. Namun, proses aktivasi tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui seleksi dan persiapan untuk memastikan setiap calon mitra memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
Rufriyanto menyebut, proses persiapan dapat berlangsung sekitar tiga minggu hingga satu bulan. Tahapan tersebut meliputi pemanggilan dan pembagian kerja SPPG, aktivasi rekening virtual atau virtual account, serta pelatihan bagi penjamah makanan dan para relawan.
Menurutnya, proses seleksi dan persiapan yang cermat sangat diperlukan agar perluasan program tidak justru meningkatkan risiko gangguan keamanan pangan.
BGN, lanjutnya, menyadari pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan MBG. Pemda dinilai memiliki peran strategis karena memahami kondisi wilayah serta dapat mendukung pengawasan dan koordinasi dengan berbagai pihak di tingkat lokal.
“Kami sangat berterima kasih dan menyadari penuh bahwa peran pemerintah daerah sangat vital karena yang punya wilayah adalah pemerintah daerah,” ungkap Rufriyanto.
Selain bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, ia berharap program MBG juga mampu memberikan dampak ekonomi bagi daerah. Keterlibatan pemasok lokal, penguatan jaringan kemitraan, serta penyerapan tenaga kerja diharapkan dapat mendorong terbentuknya ekonomi sirkular dan memberikan efek berganda bagi masyarakat.
Melalui koordinasi antara BGN dan Pemkab Kukar, pelaksanaan MBG diharapkan berjalan secara bertahap, memenuhi standar keamanan pangan, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perekonomian masyarakat di Kutai Kartanegara. (Adv)
Reporter: Muhammad Zailany | Penyunting: Wanda Iqwatul Q.
