Distriknews.co, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah mendiskusikan penyusunan kembali analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai bagian dari upaya memastikan penempatan aparatur sipil negara (ASN) sesuai kebutuhan organisasi. Langkah ini juga menjadi salah satu pertimbangan dalam memproses permohonan mutasi pegawai, termasuk PNS dan PPPK.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono Kasnu, mengatakan keberadaan jabatan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) perlu didasarkan pada kebutuhan pekerjaan yang nyata. Dengan demikian, perpindahan pegawai tidak hanya mempertimbangkan lokasi penugasan yang diinginkan, tetapi juga jenis jabatan dan kompetensi yang diperlukan di tempat tujuan.
Sunggono mencontohkan seorang guru yang ingin pindah ke sekolah dasar di desa tempat tinggalnya. Meskipun sekolah tersebut berada di daerah asal pegawai, permohonan mutasi belum tentu dapat langsung disetujui apabila bidang studi yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah.
“Misalnya, seorang guru ingin pindah ke sekolah dasar di desa tempat tinggalnya. Namun, sekolah tersebut membutuhkan guru mata pelajaran tertentu, sedangkan guru yang ingin pindah memiliki bidang studi yang berbeda,” kata Sunggono, Senin (19/10/2026).
Menurutnya, ketidaksesuaian tersebut dapat menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan tugas setelah pegawai dipindahkan. Salah satunya berkaitan dengan pemenuhan jam mengajar yang menjadi bagian penting dalam pekerjaan seorang guru.
Jika jam mengajar yang diperoleh tidak memenuhi ketentuan, kondisi itu juga berpotensi memengaruhi pemenuhan persyaratan sertifikasi dan tunjangan yang berkaitan dengan profesinya. Karena itu, pemerintah harus memastikan penempatan guru benar-benar sesuai dengan kebutuhan sekolah dan kompetensi yang dimiliki.
“Jika dipaksakan pindah, persoalannya adalah apakah guru tersebut bisa mendapatkan jam mengajar yang sesuai. Jika tidak memperoleh jam mengajar yang memenuhi ketentuan, hal itu juga dapat berdampak pada sertifikasi dan tunjangannya,” jelasnya.
Pertimbangan serupa, lanjut Sunggono, berlaku bagi ASN yang bertugas di unit kerja lain, termasuk puskesmas dan UPT. Pemerintah perlu mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilaksanakan, menghitung beban kerjanya, kemudian menentukan jabatan yang dibutuhkan pada masing-masing unit.
Hasil analisis jabatan tersebut selanjutnya menjadi dasar pengusulan jabatan secara resmi. Setelah jabatan disetujui dan tersedia posisi kosong, pemerintah dapat mempertimbangkan pengisian posisi sesuai persyaratan yang ditetapkan.
Sunggono menegaskan, kebijakan tersebut bukan berarti Pemkab Kukar menutup peluang mutasi bagi pegawai yang ingin kembali bertugas di daerah asal. Pemerintah tetap membuka peluang selama kebutuhan jabatan, ketersediaan posisi, serta kesesuaian kompetensi dapat dipenuhi.
“Prinsipnya, apabila semua persyaratan terpenuhi, permohonan tersebut akan kami proses,” tegasnya.
Dengan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja yang sesuai kebutuhan, Pemkab Kukar berharap penempatan ASN dapat berjalan lebih tepat. Selain memberikan kesempatan bagi pegawai untuk mengajukan mutasi, kebijakan tersebut juga diharapkan menjaga efektivitas pelayanan publik di setiap unit kerja. (Adv)
Reporter: Muhammad Zailany | Penyunting: Fachrizal Muliawan
