Distriknews.co, KUTAI KARTANEGARA – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akan mendata kembali kawasan permukiman yang terdampak kebakaran sebagai langkah awal penataan lingkungan pascabencana. Proses ini akan melibatkan pemerintah kelurahan, kecamatan, serta masyarakat yang menjadi korban kebakaran.
Kepala Dinas Perkim Kukar, M. Aidil, mengatakan pendataan diperlukan untuk mengetahui kondisi kawasan terdampak sekaligus mengidentifikasi kebutuhan warga dalam membangun kembali lingkungan tempat tinggal mereka.
Menurutnya, penataan kawasan pascakebakaran tidak bisa dilakukan tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Karena itu, Perkim berencana menggelar pertemuan dengan warga untuk membahas bentuk penataan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Untuk tahap awal ini kami akan melakukan pendataan dulu, bekerja sama dengan kelurahan dan kecamatan. Kami juga meminta mungkin nanti pertemuan dengan masyarakat yang terdampak musibah kebakaran ini, inginnya seperti apa penataan lingkungannya,” ujar Aidil, Jumat (16/10/2026).
Ia menjelaskan, kawasan permukiman yang terdampak perlu ditata agar menjadi lingkungan yang lebih teratur, layak huni, dan sehat. Selain memulihkan kondisi tempat tinggal warga, penataan juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan dalam jangka panjang.
Aidil menilai, peristiwa kebakaran perlu menjadi bahan evaluasi dalam merancang kembali kawasan permukiman. Aspek mitigasi bencana harus diperhatikan agar penataan yang dilakukan tidak sekadar memulihkan kondisi sebelumnya, tetapi juga membantu mengurangi risiko kejadian serupa.
“Supaya nanti lingkungannya menjadi rapi, menjadi layak dan sehat, dan mungkin juga memitigasi kejadian berulang,” jelasnya.
Meski demikian, proses penataan masih berada pada tahap pendataan dan koordinasi. Perkim Kukar belum menetapkan bentuk penanganan lanjutan karena masih perlu membahas langkah yang dapat dilakukan bersama pemerintah daerah.
Aidil mengatakan, pihaknya akan berkomunikasi dengan kepala daerah untuk mengetahui arahan terkait penanganan masyarakat terdampak. Pembahasan tersebut juga diperlukan untuk menentukan dukungan yang memungkinkan diberikan sesuai kondisi dan kebutuhan warga.
Ia menegaskan, pemerintah daerah berupaya hadir dalam proses pemulihan masyarakat pascabencana. Harapannya, penataan kawasan dapat membantu warga kembali menjalani kehidupan secara normal dengan lingkungan tempat tinggal yang lebih baik.
“Pemerintah daerah tetap hadir dan berupaya untuk mengembalikan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana seperti sediakala,” pungkasnya. (Adv)
Reporter: Muhammad Zailany | Penyunting: Fachrizal Muliawan
