Distriknews.co, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mematangkan tahapan penataan kawasan permukiman di sepanjang Jalan Kartini dan Jalan Panjaitan, Tenggarong. Penataan tersebut dibagi menjadi tiga segmen, sementara pendataan awal mencatat sebanyak 219 unit bangunan yang masuk dalam rencana penanganan dan relokasi.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kukar, Muhammad Aidil, mengatakan pembagian segmen dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan penataan kawasan secara bertahap.
“Pembagiannya tadi sudah terbagi menjadi tiga segmen. Segmen satu sudah bersih dari Jembatan Besi,” ujar Aidil, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, segmen kedua berada di antara lokasi yang terakhir disebutkan hingga jembatan di sebelah kanan jika dilihat dari Jalan Kartini. Sementara segmen ketiga membentang dari sisi kiri hingga Jembatan Mangkuraja atau Jembatan Besi.
Di sisi lain, proses persiapan relokasi warga masih berjalan. Berdasarkan data yang telah dihimpun Dinas Perkim Kukar, terdapat 219 unit yang menjadi bagian dari pendataan kawasan tersebut.
Namun, pemerintah daerah masih harus melengkapi sejumlah dokumen sebelum melangkah ke tahapan berikutnya. Hal ini karena penataan kawasan melibatkan beberapa kewenangan instansi teknis, sehingga diperlukan koordinasi agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.
Aidil mencontohkan, penanganan yang berkaitan dengan sungai merupakan kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS). Sementara itu, penanganan kawasan kumuh dengan luasan di atas 10 hektare, berdasarkan surat keputusan (SK) Bupati, menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
“Karena itu, kami masih melakukan komunikasi dan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Mudah-mudahan setelah seluruh dokumen selesai, tahun ini kami bisa kembali melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di Jalan Kartini dan Jalan Panjaitan,” jelasnya.
Terkait lokasi relokasi, Aidil menyebut kawasan Jongkang menjadi lokasi yang dinilai memungkinkan untuk menampung kebutuhan permukiman warga. Penilaian tersebut mengacu pada pertimbangan luasan lahan yang sebelumnya disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“Insyaallah. Berdasarkan perspektif luasan lahan seperti yang disampaikan Pak Wamen tadi, lahan di Jongkang dinilai dapat mencukupi,” ungkapnya.
Menurut Aidil, kawasan Jongkang juga berada dalam zona selatan yang diarahkan untuk pengembangan kawasan permukiman, jalur rel kereta, maupun kota baru. Meski demikian, pemerintah daerah masih akan melakukan kajian lebih lanjut bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Kajian tersebut diperlukan untuk memperinci rancangan pengembangan kawasan agar tidak hanya berfungsi sebagai lokasi hunian, tetapi juga memiliki peruntukan ruang yang terencana.
“Dalam rancangan tersebut akan ada kawasan perumahan atau permukiman, kawasan industri, serta kawasan niaga. Hal itu akan kami kaji kembali bersama Bappeda,” tutupnya. (Adv)
Reporter: Muhammad Zailany | Penyunting: Fachrizal Muliawan
