Distriknews.co, LOA JANAN – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui pembagian keuntungan usaha setiap tahun. Berdasarkan skema yang diatur dalam peraturan desa, sebanyak 30 persen keuntungan BUMDes dialokasikan untuk menambah pendapatan desa.
Kepala Desa Loa Duri Ilir, Fakhri Arsyad, mengatakan pembagian keuntungan BUMDes telah memiliki ketentuan yang jelas. Sebagian besar keuntungan dikembalikan untuk memperkuat permodalan agar kegiatan usaha dapat terus berjalan dan berkembang.
Komposisi pembagian keuntungan tersebut terdiri atas 60 persen untuk penambahan modal BUMDes, 30 persen disetorkan sebagai PADes, dan 10 persen dialokasikan untuk bantuan sosial.
“Pembagian keuntungan BUMDes setiap tahun sudah diatur dalam peraturan desa. Komposisinya, 60 persen dari keuntungan digunakan untuk penambahan modal BUMDes, 30 persen menjadi pendapatan asli desa, dan 10 persen dialokasikan untuk bantuan sosial,” ujar Fakhri, Minggu (15/11/2026).
Dari skema tersebut, BUMDes Loa Duri Ilir diperkirakan mampu menyumbangkan sekitar Rp120 juta setiap tahun untuk PADes. Nilai itu merupakan bagian 30 persen dari keuntungan yang disetorkan kepada pemerintah desa, sementara 60 persen lainnya digunakan kembali untuk memperbesar kapasitas usaha.
“Kalau tidak salah, dalam setahun PADes yang diperoleh dari BUMDes sekitar Rp120 juta. Angka tersebut merupakan bagian 30 persen yang disetorkan, sedangkan 60 persen lainnya digunakan untuk menambah modal usaha,” jelasnya.
Meski telah memberikan kontribusi bagi pendapatan desa, Fakhri menilai potensi ekonomi Loa Duri Ilir masih dapat dikembangkan lebih jauh. Menurutnya, nilai PADes dari BUMDes saat ini masih relatif kecil jika dibandingkan dengan peluang usaha yang dimiliki desa.
“Sebenarnya, menurut saya, nilai tersebut masih relatif kecil jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki desa,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, salah satu kebutuhan utama untuk memperluas kegiatan usaha adalah tambahan modal. Selama ini, pengembangan BUMDes lebih banyak dilakukan secara mandiri karena belum mendapatkan tambahan permodalan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi.
“Kami masih membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha. Namun, selama ini pengembangan usaha harus dilakukan secara mandiri karena belum ada tambahan modal dari pemerintah kabupaten maupun provinsi,” katanya.
Salah satu rencana pengembangan yang ingin diwujudkan pemerintah desa adalah memperbesar usaha peternakan ayam. Fakhri menilai sektor tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan, tetapi keterbatasan modal membuat rencana tersebut belum dapat direalisasikan.
“Kami sebenarnya ingin memperbesar usaha peternakan ayam. Namun, rencana tersebut belum bisa dilakukan karena keterbatasan modal,” tuturnya.
Di sisi lain, Fakhri menyebut alokasi dana desa saat ini juga diarahkan untuk mendukung pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Kondisi tersebut membuat ruang pendanaan untuk pengembangan unit usaha BUMDes semakin terbatas.
“Dana desa juga sudah diarahkan untuk pembangunan Koperasi Merah Putih. Akibatnya, ruang untuk mengembangkan usaha BUMDes menjadi semakin terbatas,” pungkasnya.


