Pemdes Sumber Sari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Distriknews.co, SEBULU – Pemerintah Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), terus mendorong keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui pemanfaatan Sistem Informasi Elektronik Desa (SIDESA). Salah satu upayanya dilakukan dengan menyediakan informasi kegiatan pemerintahan desa melalui website resmi desa.
Kepala Desa Sumber Sari, Sutarno, mengatakan keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Masyarakat perlu mendapatkan akses untuk mengetahui berbagai kegiatan serta pengelolaan pemerintahan desa.
Menurutnya, pemerintah desa memiliki kewajiban menyampaikan laporan setiap tahun anggaran. Penyampaian laporan tersebut mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban kegiatan.
“Kalau terkait sistem informasi desa, salah satunya adalah keterbukaan informasi kepada masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan laporan setiap tahun anggaran, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban,” ujarnya.
Selain melalui penyampaian laporan, pemerintah desa juga memanfaatkan website sebagai sarana publikasi informasi. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat mengetahui berbagai kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa.
Suhartono menjelaskan, pemanfaatan website desa diharapkan mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi tanpa harus selalu datang langsung ke kantor desa.
“Kemudian, seluruh kegiatan pemerintah desa juga sudah bisa diakses melalui website desa. Masyarakat dapat mengetahui berbagai kegiatan dan informasi mengenai desa secara langsung melalui website tersebut,” jelasnya.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat. Dengan akses informasi yang lebih mudah, warga diharapkan dapat mengetahui perkembangan kegiatan dan program yang dilaksanakan di lingkungan desa.
Pemdes Sumber Sari berharap pemanfaatan sistem informasi elektronik desa dapat terus mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga dapat mengikuti dan mengetahui proses penyelenggaraan pemerintahan desa. (Adv)
Reporter: Muhammad Zailany | Penyunting: Jauhari Fadli


