Distriknews.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menargetkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat beroperasi penuh pada tahun 2026. Hingga saat ini, jumlah SPPG di Kukar tercatat sebanyak 74 unit, dengan sebagian di antaranya berada di wilayah terpencil, terluar, dan terjauh (3T).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono Kasnu, menyebutkan bahwa dari total 74 SPPG tersebut, sekitar 10 unit berada di kawasan pulau-pulau dan daerah dengan akses terbatas. Lokasi tersebut memerlukan perlakuan dan pendekatan khusus dalam proses pembangunan maupun operasionalnya.
“SPPG di Kukar jumlahnya 74. Di antaranya, sekitar 10 berada di daerah 3T, yaitu terpencil, terluar, dan terjauh, termasuk di wilayah kepulauan,” ujar Sunggono, Rabu (4/2/2026).
Ia menjelaskan, progres pembangunan SPPG terus berjalan dengan dukungan investor. Beberapa investor bahkan telah menyelesaikan pembangunan unit SPPG, meski secara detail jumlah yang telah rampung masih menunggu laporan resmi dari Satgas Kabupaten.
“Untuk progres persisnya, kami menerima laporan dari Satgas Kabupaten. Tapi kalau yang sudah beroperasi tambahan, terakhir setahun lalu ada tiga. Sekarang totalnya sudah lebih dari dua puluhan yang beroperasi di wilayah Kukar,” ungkapnya.
Namun demikian, Sunggono mengakui masih terdapat sejumlah SPPG yang progres pembangunannya terkoreksi karena belum selesai sesuai ketentuan. Untuk hal tersebut, saat ini Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan investigasi langsung ke lapangan.
“Yang progresnya tidak selesai dan harus dibangun kembali, itu sekarang sedang dalam investigasi dari teman-teman BGN. Mereka sedang turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya,” jelasnya.
Sekda Kukar juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kukar telah menyiapkan gedung untuk digunakan sebagai kantor operasional BGN di daerah. Penyerahan gedung tersebut sempat tertunda karena tim BGN masih melakukan monitoring lapangan.
“Kami ingin menyerahkan gedung untuk kantor mereka, sesuai amanat Bupati. Tapi saat saya hubungi, mereka masih di lapangan, melakukan monitoring progres pembangunan di kecamatan dan desa,” kata Sunggono.
Terkait kendala di wilayah terpencil, Sunggono menegaskan bahwa penanganan lokasi 3T dilakukan langsung oleh BGN bersama mitra investor. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan pihak investor dengan desa atau kelurahan setempat.
“Kalau yang terpencil itu sudah ada perlakuan tersendiri. BGN langsung berkoordinasi dengan investor. Kami hanya membantu memfasilitasi dan menghubungkan dengan desa atau kelurahan lokasi 3T,” tegasnya.
Sunggono berharap seluruh SPPG di Kukar dapat tuntas dan beroperasi penuh pada tahun ini, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara merata oleh seluruh anak-anak di daerah.
“Kami ingin semuanya bisa selesai tahun ini. Masih ada laporan dari orang tua, guru, bahkan anak-anak yang belum merasakan program ini. Contohnya di Tenggarong Seberang, SMA 1 masih belum,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan SPPG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal, termasuk pemasok bahan baku dari komunitas sekitar.
“Kita ingin semua merasakan dampaknya, bukan hanya anak-anak, tapi juga para pemasok bahan baku dan masyarakat sekitar,” pungkasnya.
