Distriknews.co, TENGGARONG – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara kembali mengambil langkah penting untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan adil. Melalui Pendampingan Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS), DP3A mengajak perangkat daerah untuk lebih peka terhadap isu kesetaraan gender dalam setiap proses perencanaan dan penganggaran.
Kegiatan yang digelar pada Rabu (11/9/2024) di Ballroom Hotel Horison Ultima Bandara, Balikpapan ini dihadiri oleh 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta dua rumah sakit dari Kabupaten Kukar. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Sunggono, membuka acara ini dengan penuh harapan agar langkah-langkah ini bisa menjadikan pembangunan lebih berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Plt Kepala Dinas DP3A Kukar, Hero Suprayitno, dalam sambutannya menegaskan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih adil, kita perlu memulai dari bagaimana kita merancang anggaran yang sensitif terhadap isu gender.
“Anggaran yang responsif gender bukan hanya soal kebijakan yang menguntungkan perempuan, tetapi juga memastikan bahwa kelompok rentan lainnya mendapatkan perhatian yang layak dalam setiap kebijakan pembangunan,” ujar Hero.
Oleh karena hal itu, GAP digunakan sebagai alat untuk menggali dan menganalisis tantangan yang dihadapi perempuan serta kelompok rentan. Ini bertujuan untuk mendalami ketidaksetaraan akses yang masih terjadi, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yang kemudian akan diterjemahkan untuk alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran.
Hero juga menekankan pentingnya peran setiap aparatur sipil negara (ASN) dalam menyusun Anggaran Responsif Gender (ARG) di masing-masing perangkat daerah, agar manfaat pembangunan bisa dirasakan oleh semua pihak, tanpa terkecuali.
Sekretaris Daerah Sunggono menambahkan bahwa pentingnya perencanaan anggaran yang responsif gender sangat relevan dengan kondisi sosial dan budaya yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dikenal dengan keragamannya.
“Di Kutai Kartanegara, dengan keberagaman sosial dan budaya yang kita miliki, kebijakan pembangunan harus bisa menjangkau semua kelompok masyarakat. Agar setiap orang, baik perempuan, anak, maupun kelompok rentan lainnya, dapat merasakan manfaat yang adil dan merata,” ujarnya.
Dia juga mengungkapkan bahwa suksesnya kebijakan responsif gender di Jakarta, yang berhasil menurunkan angka kematian ibu, menjadi contoh nyata betapa pentingnya alokasi anggaran yang tepat untuk program-program yang menyentuh langsung kepentingan perempuan dan anak.
Dengan harapan besar agar seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara bisa lebih peka terhadap isu ini, melalui kegiatan ini, diharapkan kita bisa mewujudkan pembangunan yang benar-benar inklusif dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat.
Penulis : Reihan Noor
