Distriknews.co, TENGGARONG – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengupayakan langkah maju untuk menciptakan kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat, khususnya perempuan dan anak.
Dalam hal ini, kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci untuk menghadirkan kebijakan yang akurat dan tepat sasaran. Melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Data Terpilah Gender dan Anak yang digelar di Tenggarong, DP3A berkomitmen memperkuat pemutakhiran data sebagai pondasi bagi kebijakan inklusif di Kukar.
Plt Kepala DP3A Kukar, Hero Suprayitno, menjelaskan bahwa rakor ini bukan sekadar koordinasi rutin, melainkan sebuah tonggak penting dalam memulai pemutakhiran data di seluruh perangkat daerah.
“Melalui rakor ini, kami berupaya menciptakan kebijakan berbasis data terpilah yang dapat lebih efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah,” ujarnya.
Rapat ini diharapkan mampu menghasilkan basis data yang terintegrasi dan akurat untuk mendukung perumusan kebijakan di masa mendatang. Ia juga menambahkan bahwa pemutakhiran data ini membutuhkan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi sebagai pendamping teknis.
“Kami membutuhkan dukungan khusus dari pemprov, terutama dalam keahlian teknis terkait validasi data, sehingga data yang kami hasilkan benar-benar solid dan siap digunakan sebagai dasar kebijakan yang inklusif,” jelasnya.
Kolaborasi ini menjadi langkah penting untuk menjamin data yang terintegrasi dan siap digunakan dalam menyusun kebijakan berbasis gender. Melalui sinergi lintas sektor, DP3A juga berharap dapat memahami lebih jauh kebutuhan spesifik masyarakat di setiap wilayah Kukar, baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, hingga pendidikan. Data terpilah yang dihasilkan akan memudahkan DP3A dalam menyusun program yang benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran.
Langkah strategis ini mencerminkan komitmen DP3A Kukar untuk menghadirkan kebijakan yang tidak hanya berdasarkan data statistik, tetapi juga memperhitungkan konteks sosial di balik data. Dengan dukungan semua pihak, DP3A Kukar optimis bahwa kebijakan yang disusun dapat menghadirkan perubahan yang lebih konkret dan menyentuh langsung kebutuhan perempuan dan anak di Kukar. (*)
Penulis : Dion
