Distriknews.co, Kutai Kartanegara – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), H. Rendi Solihin, menghadiri rapat paripurna DPRD Kukar dalam agenda laporan badan anggaran serta persetujuan bersama dengan pemerintah daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2025. Rapat berlangsung di ruang utama Kantor DPRD Kukar pada Selasa malam (30/9/2025).
Dalam sambutannya, Rendi Solihin menegaskan pentingnya kerjasama harmonis antara pihak eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah pembangunan daerah.
“Kesepakatan yang dicapai adalah hal yang sangat penting karena merupakan perwujudan kerjasama antara pemerintah daerah dengan DPRD. Keharmonisan ini mutlak diperlukan demi suksesnya pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara,” ucapnya.
Rendi Solihin menyampaikan apresiasi kepada badan anggaran dan anggota DPRD Kukar atas kerja keras mereka dalam pembahasan perubahan APBD 2025. Ia menilai, proses yang berlangsung dinamis serta sinergi yang terbangun mampu menghasilkan dokumen anggaran yang lebih menyeluruh dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada badan anggaran dan seluruh anggota DPRD Kukar yang telah bekerja keras dalam membahas rancangan perubahan APBD 2025. Pembahasan yang penuh dinamika serta sinergi yang terjalin telah menghasilkan dokumen anggaran yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Rendi Solihin.
Rendi Solihin menegaskan bahwa persetujuan perubahan APBD membuat pemerintah daerah semakin yakin untuk melanjutkan program pembangunan sesuai visi dan misi Kukar. Ia juga memastikan pelaksanaan anggaran akan dijalankan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta berorientasi pada hasil yang bisa dirasakan masyarakat di Kukar.
“Dengan adanya persetujuan ini, pemerintah daerah optimis dapat melanjutkan berbagai program pembangunan sesuai visi dan misi daerah. Kami berkomitmen melaksanakan anggaran secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata yang bisa dirasakan masyarakat hingga pelosok Kukar,” ucapnya.
Dalam sesi wawancara usai paripurna, Rendi menjelaskan bahwa nilai perubahan APBD 2025 mencapai Rp11,1 triliun. Namun, ia menegaskan tidak ada agenda baru dalam perubahan ini.
“Di perubahan tidak ada penambahan kegiatan infrastruktur yang baru, semuanya hanya pergeseran. Garis besarnya tidak ada kegiatan baru,” jelasnya.
Salah satu poin yang paling ditunggu-tunggu dari perubahan APBD ini adalah pencairan beasiswa bagi mahasiswa Kukar. Rendi menegaskan, setelah DPA keluar, sekitar 4.000 mahasiswa penerima beasiswa dapat segera mencairkan haknya.
“Banyak mahasiswa yang sudah menunggu, ada yang kosnya menunggak, ada juga yang belum bisa melunasi biaya kuliah. Semoga setelah ini bisa segera teratasi,” katanya.
Menanggapi catatan dari beberapa fraksi DPRD, Rendi menyatakan bahwa pemerintah daerah sejalan dengan masukan yang diberikan. Ia menilai Kutai Kartanegara memiliki banyak potensi yang masih perlu digali.
“Kami yakin teman-teman DPRD punya inovasi yang baik sekali. Bukan hanya mengandalkan sumber daya yang sudah ada, tapi juga ide-ide baru yang segar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rendi menyinggung tantangan ekonomi yang akan dihadapi Kukar tahun depan seiring kebijakan pemerataan Dana Bagi Hasil (DBH). Jika sebelumnya perputaran uang di Kukar bisa mencapai lebih dari Rp10 triliun, maka tahun depan hanya sekitar Rp5 triliun.
“Ini tentu akan berdampak pada perekonomian dan inflasi di daerah. Karena itu, kita harus mulai mencari inovasi dan solusi agar pendapatan daerah tidak hanya bergantung pada DBH,” tegasnya.
Ia berharap dengan pengesahan perubahan APBD 2025 mampu menjaga keberlangsungan pembangunan meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. Mereka menilai dukungan DPRD dan masyarakat sangat penting sebagai penentu keberhasilan pembangunan daerah.
“Dengan disahkannya perubahan APBD 2025 ini, pemerintah daerah Kukar menaruh harapan besar agar pembangunan tetap berjalan optimal meskipun menghadapi keterbatasan fiskal. Dukungan DPRD dan masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah di masa mendatang,”pungkasnya.
