Distriknews.co, Kutai Kartanegara – Aliansi Mahasiswa Unikarta Bergerak menyoroti proyek pembangunan kandang ayam di kawasan Bendang yang dinilai sarat kejanggalan dan berpotensi menyalahi prinsip pengelolaan anggaran publik.
Koordinator Lapangan Aliansi, Dedi Baihaqi, mengatakan proyek tersebut tidak memiliki urgensi publik dan mencerminkan pengelolaan anggaran yang dianggap melenceng dari kebutuhan masyarakat.
“Pembangunan ini adalah bentuk nyata dugaan abuse of power. Di tengah banyak fasilitas dasar yang rusak mulai dari jalan, sekolah, hingga layanan publik justru anggaran daerah dialihkan ke proyek yang tidak menyentuh kebutuhan rakyat,” ujarnya, Kamis (13/11/2025).
Menurut Dedi, kondisi tersebut menjadi ironi di tengah banyaknya fasilitas publik yang belum memadai. Ia mencontohkan, sejumlah jalan di wilayah masyarakat masih rusak, sekolah memerlukan perbaikan, dan penerangan umum terbatas. Namun, akses menuju lokasi kandang ayam justru dibangun lebih baik.
“Jalan menuju kandang ayam justru mulus dan lebar. Ini mencederai rasa keadilan masyarakat,” tambahnya.
Aliansi Mahasiswa Unikarta mengaku telah meninjau langsung lokasi proyek dan menemukan sejumlah hal yang dianggap janggal. Salah satunya, akses infrastruktur menuju kandang ayam dinilai lebih baik dibandingkan fasilitas umum seperti sekolah atau permukiman warga.
Selain itu, Aliansi juga menyebut adanya dugaan keterlibatan pejabat pemerintah daerah dalam proyek tersebut. Menurut hasil kajian mereka, proyek itu disebut-sebut berkaitan dengan mantan pejabat pemerintahan serta melibatkan oknum aparatur aktif di instansi teknis.
“Kalau dugaan ini benar, maka proyek ini bukan sekadar salah urus, tapi sarat kepentingan pribadi,” kata Dedi.
Dalam pernyataannya, Aliansi menilai proyek tersebut melibatkan koordinasi lintas instansi, antara lain Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Pertanian. Keduanya disebut berperan dalam pembangunan akses jalan, fasilitas kandang, hingga pengadaan sarana pendukung peternakan.
Aliansi mendesak aparat penegak hukum untuk menelusuri dugaan penyimpangan dalam proyek itu serta menindak pihak yang terlibat. Mereka juga menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap penggunaan anggaran daerah.
“Pemerintah daerah harus memastikan APBD benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak dimanfaatkan untuk tujuan sempit,” tegas Dedi.
Aliansi Mahasiswa Unikarta menyatakan akan terus mengawal isu tersebut dan mendesak penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.
