Distriknews.co, Kutai Kartanegara– Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 yang telah disahkan dengan nilai mencapai Rp7,1 triliun akan tetap mengakomodasi seluruh agenda pembangunan yang telah menjadi fokus pemerintah daerah. Hal itu ditegaskan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, saat ditemui pada Jumat (5/12/2025).
Dalam pernyataannya, Bupati Aulia mengungkapkan bahwa penyusunan APBD 2026 membutuhkan proses yang matang karena harus memastikan seluruh kebutuhan prioritas daerah dapat terlaksana tanpa mengganggu stabilitas layanan publik.
“Pertama, komitmen kita bahwa layanan dasar terhadap masyarakat itu kita jamin tidak akan terganggu,” tegasnya.
Ia menyebut, pemerintah juga memastikan layanan minimal masyarakat tetap berjalan optimal.
“Terus kedua, itu layanan-pelayanan minimum atau minimal itu tidak terganggu,” lanjutnya.
Selain layanan dasar, Kukar juga tetap melaksanakan program-program dedikasi daerah yang selama ini menjadi ciri kepemimpinan Aulia.
“Ketiga, itu program dedikasi tetap kita laksanakan,” ujarnya memastikan.
Aulia juga menegaskan bahwa Pemkab Kukar mendukung penuh program nasional Presiden Prabowo Subianto, termasuk program Marine Blue-Green (MBG), Koperasi Merah Putih, pelayanan kesehatan gratis, hingga ketahanan pangan.
“Keempat adalah program nasional yang merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto. Dukungan terhadap MBG, dukungan terhadap Koperasi Merah Putih, dukungan terhadap pemeriksaan kesehatan gratis, dukungan terhadap ketahanan pangan pun tetap kita laksanakan,” jelasnya.
Menurutnya, perumusan APBD berjalan lebih lama dari biasanya karena pemerintah harus berhitung secara ketat agar 17 program prioritas Kukar mendapatkan jaminan keberlangsungan.
“Makanya agak lambat kita menetapkan APBD kita, karena strategi kita semua ini harus terayomi. Jadi kita betul-betul rigid menghitung,” ungkap Aulia.
Dalam proses penyusunan anggaran tersebut, pemerintah daerah juga telah menemukan kapasitas fiskal minimal yang menjadi acuan kebutuhan belanja daerah. Hal itu diyakini akan membuat perhitungan pembangunan Kukar ke depan menjadi lebih akurat dan efisien.
“Kita sudah menemukan kapasitas fiskal minimal Kabupaten Kutai Kartanegara atau kebutuhan fiskal minimal. Sehingga kita ke depan itu jauh lebih enak lagi untuk menghitung kebutuhan organisasi pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan utamanya untuk mencapai program-program strategis yang sudah kita tetapkan,” tutupnya.
Dengan APBD 2026 yang telah disahkan, Pemkab Kukar optimistis visi daerah menuju kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan dapat terus diwujudkan secara konsisten dan terarah.(Zy)
