Distriknews.co, Kutai Kartanegara – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, memimpin langsung High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kutai Kartanegara yang digelar di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Senin (22/12/2025). Kegiatan tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat koordinasi lintas sektor menghadapi tantangan inflasi serta percepatan digitalisasi menjelang Natal dan Tahun Baru.
Dalam arahannya, Bupati Aulia menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa dilepaskan dari kelancaran jalur logistik dan ketersediaan pasokan bahan pokok. Menurutnya, baik inflasi maupun deflasi sama-sama membutuhkan sensitivitas pemerintah daerah dalam membaca kondisi lapangan, terutama di tengah meningkatnya permintaan akibat berbagai program nasional.
“Demand hari ini sangat besar, apalagi dengan adanya program nasional seperti makan bergizi gratis. Kebutuhan beras premium, ayam, daging, telur, dan sayur-sayuran meningkat signifikan. Ini menuntut kita lebih sensitif melihat kondisi di lapangan,” ujar Aulia.
Ia menjelaskan, aspek produksi atau hulu menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi komoditas yang bisa diproduksi secara mandiri di Kukar, seperti beras, ayam, telur, cabai, dan bawang merah. Namun untuk komoditas yang belum dapat diproduksi secara optimal, kerja sama antar daerah menjadi langkah strategis guna memastikan kecukupan pasokan.
“Ketika suplai tidak mencukupi di daerah kita, mau tidak mau kita harus memperkuat kerja sama antar daerah dan memastikan jalur logistik dari daerah asal tidak terkendala,” jelasnya.
Aulia juga mengingatkan potensi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem, gelombang besar, hingga risiko banjir di beberapa wilayah. Karena itu, koordinasi antar perangkat daerah dinilai sangat penting untuk menjaga kelancaran distribusi bahan pokok hingga ke wilayah terjauh.
Selain pengendalian inflasi, Bupati Kukar turut menyoroti peran TP2DD dalam mendorong optimalisasi transaksi keuangan berbasis digital. Menurutnya, digitalisasi menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik sekaligus meminimalisir potensi kebocoran anggaran.
“Prinsip utama TP2DD adalah optimalisasi data berbasis digital. Tujuannya untuk mempermudah pelayanan dan mengurangi kebocoran. Sebagian besar transaksi keuangan pemerintah daerah di Kukar saat ini sudah berbasis digital, dan ini harus terus kita perkuat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Aulia juga menyinggung penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) oleh OPD sebagai salah satu instrumen transaksi non-tunai. Ia menilai masih diperlukan pemahaman yang lebih baik di kalangan perangkat daerah agar pemanfaatan KKI dapat berjalan optimal dan sesuai aturan.
Menutup arahannya, Aulia berharap melalui HLM TP2DD dan TPID ini, stabilitas harga pangan di Kutai Kartanegara dapat terjaga, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Ia juga mengapresiasi seluruh stakeholder atas kerja sama yang telah terjalin dan menekankan pentingnya pengawasan harga hingga tingkat kecamatan dan desa.
“Dengan koordinasi yang solid, pasokan terjaga, distribusi lancar, dan digitalisasi yang kuat, kita optimistis inflasi di Kukar bisa dikendalikan dengan baik,” pungkasnya.(Zy)
