DISTRIKNEWS.CO – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menegaskan pentingnya penerapan strategi 4K sebagai langkah efektif dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di daerah. Penegasan tersebut disampaikannya dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Senin (22/12/2025).
Aulia menjelaskan, strategi 4K mencakup ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan. Menurutnya, empat aspek tersebut harus berjalan beriringan agar pengendalian inflasi benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Kalau pasokan tersedia dan distribusi lancar, maka harapan kita harga bisa terjamin. Ditambah dengan komunikasi yang baik dengan para penyuplai, maka suplai ini bisa berjalan dengan optimal,” ujarnya.
Ia menilai, momentum akhir tahun kerap diikuti dengan peningkatan kebutuhan bahan pokok, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun kegiatan keagamaan. Karena itu, pemerintah daerah harus lebih sensitif dalam membaca kondisi lapangan dan potensi gangguan distribusi.
Aulia mengingatkan, salah satu tantangan utama dalam distribusi pangan adalah faktor cuaca ekstrem yang berpotensi mengganggu jalur logistik, khususnya pasokan dari luar daerah. Untuk itu, koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan suplai tetap aman.
“Kalau terjadi gangguan logistik, misalnya gelombang besar atau cuaca ekstrem, kita harus segera memikirkan langkah alternatif agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” tegasnya.
Selain faktor alam, Bupati Kukar juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap potensi lonjakan harga di pasar-pasar tradisional. Ia meminta para camat dan kepala desa turut berperan aktif dalam memantau kondisi harga dan ketersediaan bahan pokok di wilayah masing-masing.
“Kita berharap para camat bisa mengontrol harga di pasar kecamatan, dan kepala desa juga mengawasi harga di desa. Kalau ada kelangkaan atau lonjakan harga, segera laporkan agar bisa kita carikan solusi,” katanya.
Melalui penerapan strategi 4K ini, Aulia berharap Pemkab Kukar mampu menjaga kestabilan harga pangan selama periode Nataru. Menurutnya, pengendalian inflasi bukan hanya tugas pemerintah daerah, tetapi membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan.
“Ini pekerjaan rutin kita bersama, bukan pekerjaan tambahan. Tujuannya jelas, memastikan masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau dan pasokan yang aman,” pungkasnya. (Zy)
