Distriknews.co Kutai Kartanegara – Shelter milik Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini mengalami kelebihan kapasitas. Fasilitas yang seharusnya digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi warga terlantar itu kini dihuni hampir dua kali lipat dari kapasitas yang tersedia.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kukar, Sunarko, menjelaskan bahwa shelter tersebut sebenarnya hanya dirancang untuk menampung sekitar 10 orang. Namun kondisi di lapangan menunjukkan jumlah penghuni sudah jauh melebihi kapasitas yang ada.
“Namun saat ini jumlah penghuni mencapai sekitar 18 sampai 19 orang, dan sebagian besar merupakan orang dengan gangguan jiwa,” ujarnya.
Menurut Sunarko, shelter tersebut pada dasarnya difungsikan sebagai tempat penanganan sementara bagi warga yang membutuhkan bantuan sosial sebelum dirujuk ke fasilitas yang lebih memadai di tingkat provinsi.
Ia menjelaskan bahwa secara ideal, seseorang yang ditempatkan di shelter hanya tinggal dalam waktu singkat. Masa tinggal tersebut biasanya berkisar antara tujuh hingga 14 hari sebelum kemudian dipindahkan ke panti sosial yang memiliki fasilitas penanganan lebih lengkap.
Namun dalam praktiknya, proses rujukan ke panti sosial provinsi tidak selalu berjalan sesuai rencana. Hal ini disebabkan karena fasilitas panti di tingkat provinsi belum sepenuhnya beroperasi secara optimal.
Akibatnya, sejumlah penghuni terpaksa tinggal lebih lama di shelter milik Dinas Sosial Kukar. Bahkan dalam beberapa kasus, ada penghuni yang akhirnya menetap dalam jangka waktu yang cukup lama karena belum dapat dirujuk ke fasilitas yang lebih sesuai.
Sunarko menambahkan bahwa kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Karena panti di tingkat provinsi belum sepenuhnya beroperasi optimal, beberapa penghuni akhirnya harus tinggal lebih lama di shelter, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun,” jelasnya.
Meski menghadapi keterbatasan kapasitas, Dinas Sosial Kukar tetap berupaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada para penghuni shelter. Pemerintah daerah juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi agar proses rujukan ke panti sosial dapat berjalan lebih lancar, sehingga kapasitas shelter di daerah tidak terus mengalami kelebihan penghuni.
Penulis: Muhammad Zailany
