Distriknews.co Tenggarong – Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Mahasiswa Unikarta Melawan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kamis (2/4/2026), diwarnai kekecewaan. Mahasiswa menilai pemerintah daerah belum menunjukkan respons maksimal terhadap aspirasi yang disampaikan, terutama dengan tidak hadirnya bupati dalam aksi tersebut.
Presiden Mahasiswa Unikarta, Zulkarnain, secara tegas menyampaikan kekecewaan sekaligus kritik terhadap sikap pemerintah daerah yang dinilai kurang terbuka terhadap dialog.
“Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan kekecewaan dan kemarahan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Selama ini, setiap aksi demonstrasi yang kami lakukan tidak pernah ditanggapi dengan baik,” ujarnya.
Ia menilai ketidakhadiran bupati dalam setiap aksi menjadi tanda tanya besar terkait keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Menurutnya, kehadiran langsung kepala daerah penting untuk membuka ruang komunikasi.
“Apakah pemerintah benar-benar berpihak kepada masyarakat atau tidak? Seharusnya pemerintah hadir bersama masyarakat, berdialog, dan membahas persoalan yang ada,” tegasnya.
Selain menyoroti aspek komunikasi, mahasiswa juga mengangkat sejumlah persoalan mendasar di Kukar yang dinilai belum terselesaikan. Salah satu yang disorot adalah kondisi infrastruktur jalan yang masih rusak di beberapa wilayah.
“Kami melihat masih banyak persoalan mendesak di Kukar, salah satunya Jalan Penghubung menuju Kota Bangun yang rusak sepanjang kurang lebih 9 kilometer,” ungkapnya.
Ia menambahkan, perbaikan yang dilakukan saat ini dinilai belum maksimal karena hanya mencakup sebagian kecil dari total kerusakan yang ada.
“Namun tahun ini perbaikannya hanya sekitar 900 meter. Ini tentu sangat jauh dari kebutuhan,” katanya.
Menurut mahasiswa, dengan besarnya anggaran daerah pada tahun 2025 dan 2026, persoalan mendasar seperti infrastruktur seharusnya dapat ditangani secara lebih serius dan menyeluruh.
“Prioritas pembangunan patut dipertanyakan. Dengan anggaran yang besar, seharusnya masalah seperti ini bisa diselesaikan lebih maksimal,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Lapangan aksi, Ibnu Sayyaf Sabilil Haq, juga menyampaikan kekecewaan atas ketidakhadiran bupati yang menurutnya terus berulang dalam setiap aksi.
“Untuk aksi hari ini, kami cukup kecewa karena Bupati Kutai Kartanegara tidak dapat menghadiri massa aksi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan pertama kali terjadi, sehingga menimbulkan kesan kurangnya keseriusan pemerintah dalam menanggapi aspirasi mahasiswa.
“Kekecewaan ini bukan pertama kali, karena dalam beberapa aksi sebelumnya, kami juga tidak pernah dapat bertemu langsung dengan bupati,” katanya.
Ibnu juga menyoroti hasil dialog dengan perwakilan pemerintah daerah yang dinilai belum memberikan kejelasan terhadap tuntutan yang disampaikan.
“Terkait dialog dengan perwakilan pemerintah daerah, hasilnya belum mendapatkan kejelasan,” ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah hanya meminta mahasiswa menunggu jadwal audiensi tanpa memberikan kepastian waktu, sehingga menimbulkan ketidakpastian yang berulang.
“Kami hanya diminta menunggu jadwal tanpa kepastian. Setiap aksi selalu berujung pada hal yang sama,” tegasnya.
Padahal, mahasiswa telah mengirimkan surat permohonan audiensi sebelum aksi digelar. Namun hingga aksi berlangsung, belum ada respons konkret dari pemerintah daerah.
“Surat permohonan audiensi sudah kami kirimkan sejak 31 Maret, sehingga kami berharap ada respons yang lebih baik,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, mahasiswa berencana kembali mengirimkan surat permohonan audiensi dalam waktu dekat. Mereka juga membuka kemungkinan untuk menggelar aksi lanjutan jika tuntutan tidak segera direspons.
“Dalam dua hingga tiga hari ke depan, kami akan kembali mengirimkan surat dan mempertimbangkan aksi lanjutan,” tutupnya.
Penulis: Muhammad Zailany
