Distriknews.co, KALIMANTAN TIMUR — Sungai Mahakam mulai surut ketika kemarau bahkan belum berlangsung dua bulan. Pada saat bersamaan, kawasan gambut mengering dan kebakaran hutan serta lahan bermunculan di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Rangkaian peristiwa itu dinilai bukan sekadar gejala musim kering, tetapi alarm atas melemahnya kemampuan bentang alam menyimpan air.
Direktur Eksekutif Yayasan Bioma, Akhmad Wijaya, S.Hut., M.P., melihat perubahan itu dengan membandingkan kondisi sekarang dengan periode kemarau besar yang pernah terjadi di Kalimantan.
Menurut dia, pada 1982–1983, kemarau berlangsung lebih dari 10 bulan. Kebakaran besar memang terjadi, tetapi kondisi bentang alam saat itu berbeda dengan sekarang.
Kemarau panjang kembali terjadi pada 1997–1998 selama sekitar enam hingga tujuh bulan. Meski lebih singkat dibandingkan periode 1982–1983, dampak kebakarannya justru dinilai lebih besar.
Kini jaraknya semakin pendek. Akhmad mengatakan sejak 2021 kebakaran dapat terjadi ketika kemarau baru berlangsung satu hingga dua bulan.
“Setelah 1997–1998, sejak 2021 kebakaran semakin sering terjadi, meskipun kemaraunya hanya satu atau dua bulan. Artinya, semakin ke sini semakin rentan,” kata Akhmad, Senin, 24 Agustus 2026.
Mahakam Menjadi Penanda
Salah satu perubahan yang menjadi perhatian Akhmad adalah kondisi Sungai Mahakam.
Berdasarkan informasi masyarakat yang ia temui, pada masa lalu kemarau hingga sekitar 10 bulan belum membuat kondisi Mahakam surut seperti sekarang.
Bahkan ketika kemarau berlangsung enam hingga tujuh bulan pada 1997–1998, kondisi sungai disebut belum separah yang terlihat saat ini.
“Sekarang belum juga dua bulan kemarau, air sudah mulai surut. Artinya, daya dukung lingkungan memang sudah mulai lemah,” ujarnya.
Bagi Akhmad, cepatnya penurunan air menjadi salah satu tanda yang perlu diperhatikan. Sebab, kondisi sungai tidak berdiri sendiri. Sungai merupakan bagian dari sistem bentang alam yang berhubungan dengan hutan, rawa dan kawasan gambut sebagai penyimpan air.
Ketika kemampuan kawasan tersebut menahan air berkurang, perubahan musim dapat memberikan dampak lebih cepat.
Gambut Tak Lagi Menahan Air
Persoalan serupa terlihat pada gambut.
Dalam kondisi alami, Akhmad menggambarkan gambut seperti spons raksasa. Air tersimpan di dalam lapisan organiknya sehingga kawasan tetap lembap meskipun hujan berhenti untuk sementara waktu.
Kemampuan itu sekaligus menjadi pertahanan alami dari kebakaran.
Namun, tata air gambut dapat berubah ketika bentang alam mengalami intervensi.
“Dulu ketika kemarau, gambut masih basah. Sekarang begitu kemarau langsung kering. Makanya mudah terbakar,” katanya.
Salah satu perubahan yang disorot adalah pembangunan kanal. Saluran tersebut dapat mengalirkan air keluar dari kawasan sehingga muka air gambut turun.
Akhmad mencontohkan kawasan antara Belayan dan Sungai Kedang Pahu. Menurut dia, kawasan tersebut dahulu relatif alami dan tetap basah ketika kemarau.
Kini terdapat kanal dan perkebunan kelapa sawit di sekitar kawasan itu. Akhmad mengatakan tidak dapat memastikan kondisi terkininya, tetapi perubahan tata air menjadi persoalan yang perlu diperhatikan.
“Dulu, ketika tidak ada kanal, sekalipun kemarau, daerah itu tetap basah. Gambut seperti spons yang menyimpan air. Sekarang karena ada kanal, airnya bukan hanya surut, tetapi keluar,” ujarnya.
Ketika Penyimpan Air Berubah Menjadi Bahan Bakar
Hilangnya air membuat persoalan gambut berbalik arah.
Material organik yang dalam kondisi basah berfungsi menyimpan air dapat berubah menjadi bahan bakar ketika mengering.
Ketika api masuk, kebakaran tidak hanya berlangsung di permukaan.
“Kebakaran bawah ini yang biasanya lama, karena gambut bisa terbakar sampai ke dalam. Apalagi kalau gambutnya sangat dalam, bisa sampai beberapa meter ke bawah,” kata Akhmad.
Api dapat bergerak melalui lapisan bawah gambut tanpa selalu terlihat jelas dari permukaan. Vegetasi yang mati akibat kebakaran kemudian mengering dan menjadi tambahan bahan bakar.
Kondisi geografis gambut yang relatif datar serta tiupan angin turut memperbesar kemungkinan api merambat.
Pada saat yang sama, akses menuju kawasan gambut sering terbatas. Situasi tersebut membuat proses pemadaman semakin sulit ketika kebakaran telanjur terjadi.
Alam yang Berubah, Manusia Tetap Menjadi Pemicu
Namun, menurut Akhmad, melemahnya kondisi bentang alam tidak berarti sumber api muncul dengan sendirinya.
Ia memperkirakan hampir 90 persen kebakaran berkaitan dengan aktivitas manusia, baik disengaja maupun tidak.
“Justru hampir 90 persen bisa dikatakan faktor manusia,” ujarnya.
Api masih digunakan dalam sejumlah aktivitas masyarakat, termasuk metode tebas, tebang dan bakar untuk perladangan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Akhmad pada 2001, penggunaan api juga pernah ditemukan pada kawasan gambut untuk membuka akses menuju wilayah perairan atau tempat mencari ikan.
“Waktu itu, kebakaran di wilayah gambut justru dianggap menguntungkan oleh masyarakat,” katanya.
Setelah kawasan tertentu terbakar, menurut temuan tersebut, genangan atau danau dapat terbentuk dan dianggap memudahkan masyarakat mencari ikan.
Faktor manusia juga berkaitan dengan persoalan penguasaan lahan. Akhmad menyebut kawasan dengan status kepemilikan tidak jelas maupun konflik agraria memiliki risiko tersendiri.
Dalam konflik tertentu, api bahkan dapat digunakan sebagai jalan pintas.
“Kalau ada konflik, dibakar. Apalagi ketika musim kemarau, dianggap sebagai kesempatan,” ujarnya.
Bukan Sekadar Memadamkan Api
Karena persoalannya berlapis, Akhmad menilai penanganan karhutla tidak cukup jika pemerintah baru bergerak ketika kebakaran telah terjadi.
Pemadaman tetap diperlukan, tetapi pencegahan perlu dimulai dari pengelolaan bentang alam.
Kawasan rawan perlu dipetakan. Tata air gambut perlu diperhatikan. Pemerintah desa, masyarakat dan perusahaan juga perlu terlibat dalam pengawasan terhadap penggunaan api.
Akhmad mengatakan masyarakat Kalimantan sebenarnya memiliki pengetahuan tradisional dalam mengendalikan pembakaran.
Pada masyarakat Dayak, misalnya, pembakaran ladang dilakukan dengan memperhitungkan waktu dan arah angin. Sekat bakar dibuat dan prosesnya dilakukan bersama-sama.
“Dulu kalau membakar ladang dilakukan bersama-sama. Ada yang membakar, ada yang menjaga, ada yang mengawasi. Sekarang kadang yang penting lahannya sudah bersih,” katanya.
Karena itu, menurut Akhmad, persoalannya bukan sekadar melarang api digunakan.
“Bukan berarti pemerintah harus melarang masyarakat membakar. Kalau memang harus menggunakan api, bagaimana caranya api itu dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan kebakaran,” ujarnya.
Alarm yang Datang Lebih Cepat
Akhmad mengibaratkan kondisi hutan Kaltim saat ini seperti tubuh yang menghadapi sejumlah penyakit sekaligus.
“Kalau saya ibaratkan, ini seperti orang yang sudah sakit komplikasi. Secara fisik, hutannya memang sudah lemah. Daya dukungnya sudah menurun,” tuturnya.
Konsekuensinya tidak singkat. Menurut pengalaman Akhmad mengikuti persoalan kebakaran sejak 1997, kawasan yang telah terbakar membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih.
“Pemulihan kawasan yang pernah terbakar itu sangat lama. Bisa 20 sampai 30 tahun,” katanya.
Karena itu, ia meminta pemerintah, perusahaan dan masyarakat tidak berhenti pada perdebatan mencari siapa yang paling bertanggung jawab.
“Jadi sekarang tidak perlu saling menuduh siapa yang salah, apakah pemerintah atau perusahaan. Yang paling penting adalah bekerja sama,” ujarnya.
Bagi Akhmad, cepatnya Sungai Mahakam surut, gambut yang semakin mudah kering, dan kebakaran yang muncul meski kemarau baru berlangsung singkat merupakan bagian dari persoalan yang sama.
Jika dahulu bentang alam Kalimantan mampu menyimpan air melewati kemarau berbulan-bulan, kini pertanyaannya bukan hanya mengapa api mudah datang, tetapi ke mana kemampuan alam menyimpan air itu perlahan menghilang.
Reporter: Muhammad Zailany
