Jakarta – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, mengumumkan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap biaya maupun dampak dari setiap program-program yang telah diusulkan untuk tahun berikutnya.
“Kita akan mengevaluasi dengan cermat sebelum menentukan kebijakan yang tepat untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025,” ungkapnya, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Disinggung soal program yang telah diajukan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Sri Mulyani menekankan sangat penting memperhatikan aspek keuangan dari setiap kebijakan dan program yang diusulkan.
Kendati begitu, dia menegaskan bahwa fokus Kementerian Keuangan saat ini adalah pada pagu indikatif dan program prioritas yang akan diajukan dalam RAPBN tahun 2025.
“Bulan depan kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas,” tuturnya.
Akan tetapi dengan adanya usulan program makan siang gratis dari capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Keuangan akan melakukan perhitungan lebih lanjut selama beberapa bulan ke depan.
“Seperti program makan siang gratis yang diusulkan oleh capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Itu masih dalam pertimbangan dan akan dihitung selama beberapa bulan ke depan,” terangnya.
Selain itu, Sri Mulyani juga menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh ini tidak akan mengorbankan keberlanjutan dan efisiensi program-program yang sudah ada.
“Kita akan melihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru dan nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan,” jelasnya.
Pemerintah juga akan menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terlebih dahulu sebelum memutuskan program mana yang akan diberlakukan dan berapa besar anggaran yang nantinya akan dialokasikan.
Proses pemilihan umum akan dihormati sepenuhnya oleh pemerintah sebelum mengambil keputusan mengenai program-program yang akan dilaksanakan.
“Saat ini, Kementerian Keuangan masih menghormati proses pemilihan umum dan akan menunggu keputusan resmi dari KPU sebelum memutuskan program-program mana yang akan diberlakukan dan berapa besar anggaran yang akan dialokasikan,” tutup Sri Mulyani.
