Distriknews.co, Jakarta – Ignasius Jonan, mantan Direktur Utama KAI dan eks Menteri Perhubungan, mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin pagi (3/11). Kehadirannya memicu spekulasi publik, terutama karena terjadi di tengah polemik utang Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh yang terus membengkak.
Jonan mengaku dipanggil oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, namun dirinya menegaskan tidak membawa dokumen terkait kereta cepat. Selama dua jam di Istana, ia menyatakan tidak diminta pendapat soal KCJB. Ia menegaskan sudah pensiun dan tidak ingin berkomentar lebih jauh. Namun, publik mencurigai kedatangannya berkaitan dengan masa lalu Jonan yang dikenal menolak proyek tersebut saat menjabat sebagai Menteri Perhubungan.
Sementara itu, Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono juga hadir lebih dulu. Ia menyebutkan polemik kereta cepat menjadi salah satu topik pembahasan dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo. Fokus utamanya adalah mencari solusi terkait restrukturisasi utang proyek yang saat ini terus membengkak. Hingga pertengahan 2025, kerugian entitas BUMN yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia telah mencapai lebih dari Rp 5,8 triliun.
Pertemuan Jonan dan AHY dilakukan dalam ruang terpisah. Meski demikian, keduanya mengakui ada keselarasan dalam pembahasan soal berbagai program prioritas pemerintah saat ini. Termasuk pengembangan BUMN, diplomasi ekonomi, hingga program-program kerakyatan seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat.
Jonan tetap konsisten menolak bicara soal proyek yang dulu ia kritik. Ia sempat menolak trase dan pendanaan kereta cepat karena dianggap melanggar aturan konsesi dan tidak layak secara teknis. Saat menjadi Menhub, ia bahkan absen dalam acara groundbreaking KCJB pada 2016 dan menolak dana APBN digunakan untuk proyek tersebut.
Kini, Jonan memastikan pertemuannya hanya sekadar berbagi cerita dan memberi masukan umum. Ia menutup pernyataannya dengan tegas bahwa dirinya tidak lagi mengikuti perkembangan Whoosh. Namun, publik tetap menduga kehadirannya tak bisa dilepaskan dari tekanan besar yang dihadapi pemerintah dalam penyelesaian utang kereta cepat.
Dalam kondisi seperti ini, pemerintah dituntut bertindak cepat. Utang Whoosh tak hanya membebani APBN, tetapi juga mencoreng citra tata kelola BUMN. Pertanyaannya, akankah masukan informal dari tokoh seperti Jonan diakomodasi pengambil kebijakan, meski ia memilih menjauh dari polemik yang pernah ia bantah sejak awal?
