Distriknews.co Tenggarong – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (BEM Unikarta) menyatakan siap mengawal aksi lanjutan pasca demonstrasi 21 April 2026 yang tidak menghasilkan pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Timur.
Presiden BEM Unikarta, Zulkarnain, menegaskan bahwa pihaknya akan tetap konsisten memperjuangkan sejumlah tuntutan yang telah disampaikan bersama aliansi mahasiswa dan masyarakat.
“Terkait tuntutan yang kami bawa, pada dasarnya sejalan dengan teman-teman di Samarinda. Namun, kami memiliki penekanan pada beberapa poin utama,” ujarnya saat ditemui di depan Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (21/4/2026).
Ia menjelaskan, terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian BEM Unikarta, yakni persoalan tambang ilegal, program Gratispol, serta keberadaan tenaga ahli gubernur yang dinilai terlalu banyak.
Menurut Zulkarnain, jumlah tenaga ahli yang dianggap “gemuk” menjadi indikator lemahnya kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan.
“Kami memandang banyaknya tenaga ahli ini sebagai bentuk ketidakmampuan pemerintah provinsi. Jika kapasitasnya baik, tidak perlu terlalu banyak tenaga ahli,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti persoalan tambang ilegal yang dinilai belum ditangani secara serius. Di sisi lain, menurutnya, masih banyak infrastruktur dasar di Kutai Kartanegara yang membutuhkan perhatian, seperti kondisi jalan antar desa dan kecamatan yang belum memadai.
“Di satu sisi anggaran besar dialokasikan untuk hal yang kami nilai kurang prioritas, tetapi di sisi lain masyarakat masih menghadapi persoalan infrastruktur,” katanya.
Terkait program Gratispol, BEM Unikarta juga menemukan sejumlah kejanggalan. Beberapa mahasiswa disebut terdaftar sebagai penerima program tersebut tanpa pernah mengajukan permohonan.
“Ada mahasiswa yang tidak pernah mendaftar, bahkan sedang mengurus beasiswa lain, tetapi tiba-tiba terverifikasi sebagai penerima Gratispol. Ini menimbulkan pertanyaan besar,” ungkapnya.
Ia menyebut jumlah mahasiswa yang mengalami hal tersebut berkisar antara 10 hingga 12 orang, termasuk dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Kondisi ini memunculkan dugaan adanya upaya sistematis dalam mendorong mahasiswa masuk ke dalam program tersebut.
Zulkarnain juga menyoroti hasil aksi yang dinilai belum maksimal. Menurutnya, demonstrasi yang dilakukan hanya berujung pada penyampaian aspirasi tanpa adanya dialog langsung dengan pemerintah provinsi.
“Tidak ada audiensi sama sekali. Pemerintah provinsi juga tidak menemui massa aksi,” ujarnya.
Meski demikian, ia memastikan bahwa gerakan mahasiswa tidak akan berhenti. Berdasarkan informasi yang diterima, aksi lanjutan atau jilid dua tengah disiapkan dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Kami siap mengawal aksi lanjutan. Bahkan jika berlangsung dalam beberapa gelombang, kami akan tetap konsisten memperjuangkan tuntutan ini,” pungkasnya.
Penulis: Muhammad Zailany
