Distriknews.co, Nepal – Demonstrasi besar pecah di Nepal sejak awal September 2025. Gerakan protes yang disebut “Protes Gen Z” dipicu oleh pemblokiran 26 platform media sosial—seperti Facebook, YouTube, X, Reddit, dan lainnya—oleh pemerintah. Larangan ini dianggap upaya memperlambat demokrasi dan meredam kritik publik. Protes bukan hanya memperjuangkan akses digital, tapi juga mengecam korupsi, ketidakadilan sosial, dan nepotisme dalam pemerintahan.
Kerusuhan menjulang saat massa muda—banyak mengenakan seragam sekolah—berkumpul memprotes di sejumlah titik utama, termasuk di depan Parlemen dan kantor pemerintahan. Kepolisian meredam aksi ini dengan kekerasan. Laporan menyebut sedikitnya 19 orang tewas, lebih dari 300 luka-luka, dan banyak bangunan dibakar, termasuk kantor parlemen dan rumah pejabat.
Sebagai respons, pemerintah mencabut larangan media sosial sepekan setelah aksi terjadi. Menteri Komunikasi Nepal, Prithvi Subba Gurung, mengatakan akses ke platform seperti Facebook dan YouTube telah dipulihkan. Namun pencabutan ini jelas tidak menghentikan gelombang aksi, yang kini menuntut reformasi lebih luas.
Tak lama setelah itu, Perdana Menteri K.P. Sharma Oli mengumumkan pengunduran dirinya. Pengunduran itu disampaikan secara resmi sebagai bentuk tanggung jawab atas kekerasan dan kemarahan publik. Meski mengundurkan diri, ia tetap menjabat sebagai penjabat hingga pemerintahan baru terbentuk.
Kerusuhan mereda sedikit setelah penunjukan keadaan darurat. Pemerintah memberlakukan jam malam tak terbatas di Kathmandu dan area sekitarnya, termasuk Lalitpur, guna menstabilkan kondisi keamanan. Di tengah situasi ini, tentara diminta siaga, dan beberapa gedung publik diamankan ketat .
Keadaan saat ini penuh ketidakpastian. Sejumlah pejabat lainnya turut mengundurkan diri, dan pemerintahan transisi sedang digodok. Namun rakyat masih turun ke jalan, menuntut kejelasan reformasi politik dan pengusutan pelanggaran hak asasi dalam penanganan protes. Banyak pengamat internasional, termasuk PBB dan Human Rights Watch, mendesak investigasi transparan terhadap tindakan aparat.
Situasi di perbatasan juga memburuk. Negara tetangga India di kawasan Bihar menutup tujuh distrik perbatasan dan memperketat keamanan menyusul potensi dampak instabilitas lintas batas .
Nepal kini berada di persimpangan krusial. Jalan menuju stabilitas politik masih panjang, dan gelombang tuntutan reformasi oleh generasi muda belum mereda. Pemerintah transisi diharapkan mendengarkan aspirasi rakyat, menghormati kebebasan berekspresi dan membuktikan bahwa demokrasi benar-benar memberikan harapan bagi masa depan generasi baru.
