Distriknews.co, TENGGARONG – Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) kini menjadi sorotan utama dalam perencanaan pembangunan di Kutai Kartanegara. Melalui Rapat Koordinasi yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar pada Selasa (9/7/2024), Pemkab Kukar menekankan pentingnya penerapan kedua konsep tersebut untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif.
Rakor yang dilangsungkan di Ruang Daksa Arta BPKAD ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilibatkan dalam pelaksanaan PPRG. Kepala DP3A Kukar, Bambang Arwanto, menjelaskan bahwa penerapan strategi PUG dan PPRG adalah langkah strategis yang perlu ditempuh demi mencapai kesetaraan gender dalam pembangunan daerah.
“Kami meminta semua perempuan untuk aktif dalam proses penyusunan, perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi pembangunan,” ucapnya.
Output yang diharapkan dari Rakor ini, menurut Bambang, adalah kemampuan OPD untuk menyusun anggaran yang responsif gender dengan menggunakan Gender Budget Statement dan data pilah gender. Hal ini memungkinkan OPD untuk lebih akurat dalam mengidentifikasi kebutuhan perempuan dan laki-laki secara setara.
“Kehadiran perwakilan OPD dalam kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah pencerahan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam penganggaran di Kabupaten Kukar,” ujarnya.
Bambang juga mengungkapkan bahwa instruksi dari pusat melalui Inpres No. 9 Tahun 2008 tentang PUG, yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan SK Bupati Kukar No. 77 dan 78, menjadi landasan kuat dalam pelaksanaan program ini. Pokja PUG yang dibentuk bertanggung jawab dalam menyusun strategi dan implementasi anggaran responsif gender.
Melalui langkah-langkah ini, DP3A berharap kesetaraan gender dapat diwujudkan secara nyata dalam pembangunan di Kutai Kartanegara. “Kami akan terus mengawal dan mendukung OPD dalam proses ini, sehingga dampak positifnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya. (*)
Penulis : Dion
