Distriknews.co, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menegaskan komitmennya dalam mengawal efektivitas pembangunan daerah melalui Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pelaksanaan Pembangunan Caturwulan I Tahun 2025. Rapat berlangsung di Aula Lantai I Kantor Bappeda Kukar, Senin 2 Juni 2025, dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kukar, H Sunggono.
Rakordal ini menjadi ruang penting untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan triwulan pertama. Sunggono menekankan bahwa tata kelola yang baik merupakan fondasi dari pembangunan yang terukur dan berkelanjutan. Ia juga menyampaikan pentingnya penguatan manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pengendalian proyek pembangunan di Kukar.
“Penggunaan data yang akurat, pengembangan manajemen risiko, serta penguatan sistem pengawasan menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang tepat sasaran,” ujar Sunggono. Ia mengingatkan bahwa pengendalian internal merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sebagaimana diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008.
Kepala Bappeda Kukar, Vanessa Vilna, menyampaikan bahwa hingga April 2025, masih terdapat hambatan pelaporan dari sejumlah OPD. Hasil Rakordal menunjukkan perlunya penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD tahun berjalan.
Menurut bappeda.kukarkab.go.id, RKPD berfungsi sebagai dokumen strategis dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Revisi terhadap dokumen ini menandakan adanya respons adaptif terhadap dinamika pelaksanaan program. “Tanpa evaluasi yang jujur, perencanaan tak akan memberi dampak signifikan,” kata Vanessa.
Sunggono menambahkan, Pemkab Kukar saat ini tengah berupaya mempercepat eksekusi program prioritas, sejalan dengan visi “Kukar Idaman” yang menekankan pembangunan yang inklusif dan berbasis data. Salah satu target utama adalah peningkatan infrastruktur dasar dan pelayanan publik yang merata di seluruh kecamatan.
Sebagai informasi, data dari laman kukarkab.go.id menunjukkan bahwa realisasi anggaran pembangunan Kukar tahun 2024 mencapai lebih dari 85 persen, dengan sektor infrastruktur dan pendidikan menjadi dua fokus utama. Evaluasi seperti Rakordal ini diyakini akan mendorong percepatan program yang belum maksimal di triwulan pertama 2025.
Rakordal bukan hanya agenda teknis, tapi menjadi momentum refleksi menyeluruh atas capaian dan kendala pembangunan. Melalui forum ini, Pemkab berharap koordinasi antarlembaga semakin solid dan berbasis data, agar pembangunan Kukar berjalan efisien, ekonomis, dan akuntabel.
(Adv/DiskominfoKukar)
