Distriknews.co Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melanjutkan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dengan pembahasan tematik pada sektor infrastruktur dan ekonomi. Kegiatan hari kedua tersebut digelar di Ruang Rapat Ing Martadipura Lantai 1 Kantor Bappeda Kukar, Kamis (12/2/2026), dan dipimpin oleh Asisten III Setkab Kukar, Dafip Haryanto.
Dafip menjelaskan, fokus pembahasan pada hari kedua berbeda dengan hari sebelumnya. Jika hari pertama menitikberatkan pada sektor pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan, maka agenda lanjutan diarahkan pada pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi.
“Tematik hari kedua terkait dengan infrastruktur, pemerataan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi. Setelah pada hari pertama kita fokus pada pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan, maka di hari kedua ini kita memperdalam isu-isu pembangunan fisik dan penguatan ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, forum ini tidak hanya bersifat formalitas, melainkan menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dengan berbagai pemangku kepentingan. Sejumlah stakeholder hadir, mulai dari lembaga masyarakat, organisasi profesi, hingga perwakilan dunia usaha.
“Mereka memberikan masukan, saran, dan juga kritik yang konstruktif terhadap rancangan awal RKPD yang telah kami sampaikan,” kata Dafip.
Menurutnya, berbagai kritik tersebut justru menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan. Ia berharap RKPD 2027 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif dan bukan sekadar dokumen administratif.
“Dokumen ini harus kita kawal bersama agar tidak hanya menjadi dokumen administratif semata, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang telah kita rancang bersama,” tegasnya.
Terkait prioritas pembangunan, Dafip memastikan arah kebijakan telah mengacu pada Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029. Meski demikian, implementasi program tetap harus mempertimbangkan kondisi fiskal daerah dan dinamika isu strategis yang berkembang.
Ia menyebut, salah satu tantangan yang perlu diantisipasi adalah potensi berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) serta upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci agar target pembangunan tetap tercapai.
“Sumber pendanaan diharapkan bersifat kolaboratif, termasuk melalui dukungan CSR dari dunia usaha serta partisipasi masyarakat. Karena pada dasarnya ini adalah kerja gotong royong,” tambahnya.
Lebih lanjut, rincian program dan kegiatan akan dibahas secara bertahap dan diselaraskan dengan masukan DPRD serta hasil Musrenbang di 20 kecamatan. Seluruhnya akan dirumuskan dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Sementara pembahasan teknis seperti perawatan infrastruktur akan diatur lebih detail pada dokumen masing-masing perangkat daerah, sedangkan forum saat ini masih berada pada tahap perumusan arah kebijakan secara umum.
