Distriknews.co Kutai Kartanegara – Pengamat politik Tony Rosyid menyoroti gaya kepemimpinan Rudy Mas’ud dalam memimpin Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Rudy disebut menerapkan pola kerja berbasis korporasi dengan standar Key Performance Indicator (KPI) untuk mendorong kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam tulisannya, Tony menyebut Rudy Mas’ud mulai dikenal luas setelah menyebut Dedi Mulyadi sebagai “Gubernur Konten” dalam sebuah sambutan. Pernyataan itu kemudian ramai diperbincangkan di media sosial.
Nama Rudy Mas’ud juga menjadi perhatian publik setelah muncul polemik terkait rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar. Meski pembelian tersebut akhirnya dibatalkan, isu itu berkembang ke sejumlah persoalan lain seperti renovasi rumah dinas hingga anggaran laundry.
Pemprov Kaltim kemudian memberikan klarifikasi terkait berbagai isu tersebut. Pemerintah menyebut sejumlah informasi yang beredar merupakan disinformasi dan tidak sesuai dengan fakta anggaran sebenarnya.
Tony menilai, di balik berbagai polemik itu, publik belum banyak melihat pola kepemimpinan Rudy yang disebut mengadopsi sistem manajemen perusahaan ke birokrasi pemerintahan. Menurutnya, setiap OPD diminta bekerja secara terukur, mulai dari proses, capaian, penggunaan anggaran, hingga target waktu.
Rudy disebut rutin menggelar briefing evaluasi setiap Senin pagi bersama seluruh OPD untuk memantau progres kerja dan memberikan arahan. Pola kerja itu dinilai berbeda dengan budaya birokrasi yang selama ini dianggap berjalan lebih santai.
Dalam tulisannya, Tony juga memaparkan lima fokus utama kepemimpinan Rudy Mas’ud di Kalimantan Timur. Pertama, peningkatan profesionalitas kinerja OPD melalui pelatihan dan pengawasan berbasis target.
Kedua, pembangunan sumber daya manusia melalui program pendidikan gratis bagi warga Kaltim mulai jenjang SMA hingga S3. Pemerintah daerah juga disebut memberikan bantuan seragam dan sepatu sekolah gratis.
Ketiga, pembangunan infrastruktur jalan, termasuk akses jalan menuju Mahakam Ulu yang sebelumnya masih terisolasi. Infrastruktur itu dinilai penting untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Keempat, peningkatan pelayanan publik seperti program listrik desa, wifi gratis, hingga pembiayaan kesehatan bagi warga yang belum memiliki BPJS.
Kelima, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penertiban kewajiban perusahaan tambang dan migas, termasuk penguatan peran Bank Kaltimtara dalam transaksi perusahaan di Kalimantan Timur.
Tony juga menilai kebijakan Rudy memangkas sebagian anggaran pokok pikiran (pokir) DPRD menjadi salah satu faktor yang memicu dinamika politik di daerah. Kebijakan itu disebut diambil karena Rudy ingin anggaran lebih difokuskan pada program prioritas pembangunan daerah.
