Distriknews.co, KUTAI KARTANEGARA — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya memperkuat penataan administrasi pemerintahan desa melalui pemantauan pengisian data Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) serta profil desa. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong pembentukan admin di tingkat kecamatan untuk membantu memantau perkembangan pengisian data.
Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kukar, Titin Juleha, mengatakan, selama ini pengisian data Prodeskel dilakukan langsung oleh masing-masing desa. Kini, DPMD mencoba menghadirkan mekanisme pemantauan melalui admin kecamatan.
“Untuk administrasi desa, salah satu yang sedang kami rapikan adalah pengisian Prodeskel dan profil desa. Selama ini pengisian dilakukan langsung oleh desa. Sekarang kami mencoba membuat admin di tingkat kecamatan,” ujar Titin, Jumat (16/10/2026).
Ia menjelaskan, admin kecamatan nantinya menjadi perpanjangan tangan DPMD dalam membantu memantau kelengkapan dan perkembangan data desa di wilayahnya.
Melalui mekanisme tersebut, kecamatan diharapkan dapat mengetahui desa mana yang telah mengisi data, desa yang masih memiliki kekurangan, serta data yang belum diperbarui sesuai kebutuhan.
Titin memberikan contoh Kecamatan Anggana yang memiliki delapan desa. Dengan adanya admin di kecamatan tersebut, perkembangan pengisian data setiap desa dapat diperiksa secara lebih terarah.
“Misalnya, di Kecamatan Anggana terdapat delapan desa, admin kecamatan dapat mengecek sejauh mana progres pengisian Prodeskel masing-masing desa dan apakah data sudah diperbarui setiap tahun,” katanya.
Menurut Titin, pemantauan dari tingkat kecamatan dapat mempermudah proses pengingat dan pendampingan kepada desa. Pemerintah desa diharapkan tidak hanya mengisi data, tetapi juga memastikan informasi yang tercantum tetap diperbarui.
Administrasi yang tertata menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Data yang lengkap dapat membantu desa ketika membutuhkan informasi untuk pelaporan maupun berbagai urusan pemerintahan.
Titin menegaskan bahwa ketertiban administrasi tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pelaporan kepada DPMD. Manfaatnya juga akan dirasakan langsung oleh pemerintah desa karena data dapat lebih mudah ditemukan dan digunakan ketika diperlukan.
“Kami memang tidak bisa memaksakan desa, tetapi kami bisa mengingatkan dan menyampaikan pentingnya tertib administrasi,” ungkapnya.
Ia berharap desa dapat memahami pentingnya pembaruan data secara rutin. Dengan dukungan admin kecamatan, proses pemantauan diharapkan menjadi lebih mudah dan desa memperoleh bantuan untuk merapikan administrasi yang masih belum lengkap.
DPMD juga tetap menjalankan pemantauan terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, evaluasi perkembangan desa, dan berbagai administrasi wajib lainnya. Penataan Prodeskel dan profil desa menjadi salah satu bagian dari upaya memperkuat ketertiban administrasi tersebut. (Adv)
Reporter: Jauhari Fadli | Penyunting: Fachrizal Muliawan
