Distriknews.co, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan skema penggunaan anggaran program RT sebesar Rp50 juta untuk setiap rukun tetangga. Dalam perencanaannya, Rp29 juta dialokasikan untuk kebutuhan operasional, sedangkan Rp21 juta diarahkan bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, mengatakan pembagian tersebut menjadi dasar dalam menentukan kegiatan yang dapat dilaksanakan di tingkat RT. Setiap usulan harus mengacu pada petunjuk teknis (juknis) yang telah disusun agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan.
“Anggaran untuk setiap RT sebesar Rp50 juta. Dari jumlah tersebut, Rp29 juta dialokasikan untuk operasional, sehingga masih ada Rp21 juta yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat,” ujar Arianto.
Ia menjelaskan, terdapat empat bidang kegiatan yang menjadi acuan dalam perencanaan program RT, yakni ketahanan sosial, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur skala kecil, serta kebutuhan operasional.
Menurut Arianto, bidang ketahanan sosial mencakup sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan warga. Di antaranya bantuan bagi masyarakat yang sakit, ibu hamil, perbaikan rumah tidak layak huni, serta penyediaan makanan bergizi bagi lanjut usia (lansia) dan balita.
“Untuk ketahanan sosial, ada beberapa kegiatan yang bisa diusulkan, seperti bantuan bagi warga sakit, ibu hamil, perbaikan rumah tidak layak huni, serta makanan bergizi bagi lansia dan balita. Semua tetap harus disesuaikan dengan juknis yang sudah kami siapkan,” jelasnya.
Sementara itu, bidang pemberdayaan masyarakat dapat diarahkan pada pelatihan dan kegiatan peningkatan kapasitas warga. Adapun pembangunan infrastruktur skala kecil difokuskan pada kebutuhan lingkungan yang dapat ditangani sesuai dengan besaran anggaran yang tersedia.
Arianto menegaskan, setiap RT perlu mempertimbangkan kebutuhan paling mendesak di lingkungannya sebelum mengajukan kegiatan. Dengan anggaran yang telah dibagi berdasarkan peruntukannya, usulan harus disusun secara realistis dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
“Kami berharap RT bisa melihat kebutuhan di lingkungannya masing-masing. Jangan hanya mengusulkan kegiatan, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah kegiatan itu bisa dilaksanakan, sesuai dengan juknis, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” katanya.
Salah satu alternatif kegiatan yang tengah dibahas adalah pengadaan perangkat internet untuk menyediakan akses internet di tingkat RT. Berdasarkan perhitungan awal, sekitar Rp12 juta diperkirakan dapat digunakan untuk membeli perangkat sekaligus membiayai kuota internet selama tiga bulan.
“Pengadaan perangkat internet ini masih menjadi salah satu usulan yang kami bahas. Perkiraan sementara sekitar Rp12 juta untuk perangkat dan kuota selama tiga bulan. Namun, perhitungan itu masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan hasil pembahasan lebih lanjut,” ungkap Arianto.
Ia menambahkan, usulan tersebut belum menjadi keputusan final karena masih menunggu persetujuan pimpinan. DPMD juga perlu memastikan bahwa kegiatan yang dipilih sesuai dengan ketentuan dalam juknis serta kebijakan pemerintah daerah.
“Untuk pelaksanaannya, kami masih menunggu persetujuan pimpinan. Jadi, belum semua usulan bisa dipastikan direalisasikan. Kami harus memastikan kegiatan yang dipilih benar-benar sesuai aturan dan anggaran yang tersedia,” tegasnya.
Melalui skema tersebut, DPMD Kukar berharap penggunaan anggaran program RT dapat lebih terarah. Perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan warga diharapkan membuat program tidak sekadar menjadi penyerapan anggaran, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di setiap lingkungan. (Adv)
Reporter: Muhammad Zailany | Penyunting: Jauhari Fadli
