Distriknews.co, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melantik 35 pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan mempercepat proses serah terima jabatan agar pelayanan pemerintahan tidak terhambat.
Pelantikan tersebut mencakup tiga pejabat pimpinan tinggi pratama (JPTP), lima pejabat administrator, serta 27 pejabat pengawas. Kepala BKPSDM Kukar, Rendra Abadi, menyebut pelantikan ini menjadi bagian dari penataan organisasi perangkat daerah (OPD).
“Pejabat pimpinan tinggi pratama ada tiga orang, administrator lima orang, dan pengawas 27 orang. Jadi totalnya 35 orang,” kata Rendra, Jumat (6/11/2026).
Ia menjelaskan, tiga pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik masing-masing mengisi posisi staf ahli, jabatan di bidang keluarga berencana, serta sekretaris DPRD. Menurutnya, pengisian jabatan masih akan berlanjut dalam waktu dekat.
“Insyaallah nanti akan ada pelantikan lagi ke depannya. Insyaallah di bulan ini masih ada pelantikan lagi, mungkin pemberhentian kepada yang baru dilakukan,” ujarnya.
Rendra mengatakan, masih terdapat delapan jabatan yang kosong di lingkungan Pemkab Kukar, termasuk jabatan yang ditinggalkan pejabat karena memasuki masa pensiun. Kekosongan tersebut menjadi bagian dari proses penataan yang masih berjalan.
Sementara itu, dalam arahannya, Aulia menegaskan bahwa jabatan yang diberikan kepada para pejabat merupakan amanah yang harus diwujudkan melalui kinerja dan tanggung jawab nyata. Ia mengingatkan, masyarakat menunggu hasil kerja pemerintah, sehingga pejabat tidak boleh terlalu lama beradaptasi setelah menerima penugasan baru.
“Amanah ini hanya akan menjadi sebuah jabatan kosong belaka ketika Bapak-Ibu tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya. Masyarakat menunggu apa yang akan kita berikan kepada masyarakat,” tegas Aulia.
Ia meminta pejabat pimpinan tinggi pratama maupun administrator segera melakukan serah terima jabatan. Proses tersebut diharapkan sudah dapat dilaksanakan pada Senin, sehingga masing-masing pejabat bisa langsung menjalankan tugas sesuai kewenangannya.
Menurut Aulia, percepatan transisi diperlukan karena pemerintah daerah mulai menghadapi tahapan finalisasi penyusunan anggaran tahun 2027. Setiap OPD diminta menyusun program secara cermat dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi serta arah pembangunan daerah dalam RPJMD.
“Untuk yang eselon II, Pak Sekda, mungkin Senin sudah bisa kita lakukan proses serah terima. Teman-teman eselon III juga kita harapkan Senin semuanya sudah bisa serah terima dengan baik, sehingga kita sudah bisa melangkah,” ujarnya.
Selain menekankan percepatan kerja, Aulia turut menyoroti hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah yang berada di angka 64 persen. Ia mengatakan, angka tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi seluruh perangkat daerah untuk mengetahui persoalan yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, salah satu persoalan yang ditemukan bukan semata-mata keterbatasan anggaran dalam merealisasikan program Kukar Idaman Terbaik, melainkan juga belum optimalnya komunikasi aparatur pemerintah dalam menjelaskan kebijakan kepada masyarakat.
Aulia mencontohkan pelaksanaan program dana RT yang kerap menimbulkan kesalahpahaman. Menurutnya, informasi mengenai alokasi Rp150 juta per RT perlu dijelaskan secara utuh karena penyalurannya dibagi dalam tiga tahapan, masing-masing Rp50 juta.
Ia menilai, komunikasi yang tidak lengkap dapat memunculkan persepsi bahwa pemerintah hanya merealisasikan sebagian dari anggaran yang dijanjikan. Karena itu, pejabat diminta lebih aktif memberikan penjelasan berdasarkan data dan kondisi sebenarnya.
Aulia juga meminta seluruh kepala OPD dan jajaran aparatur lebih terbuka terhadap media massa. Ia menegaskan, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi pemerintah dengan masyarakat.
“Bapak-Ibu harus media friendly. Hari ini bukan zamannya lagi untuk menghindari kawan-kawan wartawan. Bernarasi dengan baik, narasi akan baik kalau kita punya data dengan baik,” katanya.
Bahkan, ia mendorong setiap OPD memiliki produktivitas pemberitaan mengenai program dan kegiatan pemerintah. Untuk tahun 2027, Aulia menargetkan setiap perangkat daerah dapat menghasilkan minimal dua berita dalam satu minggu sebagai sarana menyampaikan informasi kepada publik.
“Saya tidak ingin ada organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Kukar yang malah menghindari media. Oleh karena itu, kami sangat berharap ke depan di tahun 2027, teman-teman organisasi perangkat daerah minimal harus membuat dua berita per minggu,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat kini dapat memantau aktivitas pemerintah secara terbuka. Karena itu, informasi yang disampaikan kepada publik harus sesuai dengan fakta dan pelaksanaan program di lapangan.
Aulia berharap para pejabat yang baru dilantik mampu segera mengambil peran dalam meningkatkan koordinasi internal, memperbaiki komunikasi publik, serta memastikan program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dengan percepatan serah terima jabatan dan penyusunan program kerja, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat lebih siap menghadapi agenda pembangunan dan penganggaran Kukar tahun 2027. (Adv)
Reporter: Muhammad Zailany | Penyunting: Fachrizal Muliawan
