Distriknews.co, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus membuka peluang dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengungkapkan pihaknya telah melakukan roadshow ke sejumlah kementerian dan lembaga guna memperjuangkan berbagai program prioritas.
Aulia menyebut, salah satu kementerian yang telah dikunjungi adalah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Komunikasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat koordinasi terkait kebutuhan pembangunan perumahan dan penataan kawasan.
“Kami sudah melaksanakan roadshow ke beberapa kementerian. Salah satunya adalah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tadi Pak Wamen juga sudah datang ke sini,” ujar Aulia, Minggu (8/11/2026).
Selain itu, Pemkab Kukar juga telah berkomunikasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari komunikasi tersebut, pemerintah daerah berharap memperoleh sejumlah dukungan, mulai dari bantuan kapal hingga penyempurnaan kawasan Kampung Nelayan Merah Putih.
Menurut Aulia, Kukar menjadi daerah di Kalimantan Timur dengan jumlah titik Kampung Nelayan Merah Putih terbanyak, yakni sembilan lokasi. Program tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
“Kita merupakan daerah di Kalimantan Timur yang memiliki titik terbanyak, yakni sembilan titik. Kita mendapatkan bantuan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih ini,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengembangan kawasan tersebut nantinya tidak hanya berfokus pada fasilitas utama, tetapi juga infrastruktur pendukung. Salah satunya pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) agar masyarakat lebih mudah memperoleh BBM bersubsidi di wilayah masing-masing.
Di sektor kesehatan, Pemkab Kukar turut membawa sejumlah usulan kepada Kementerian Kesehatan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah rencana pembangunan laboratorium kesehatan masyarakat di depan RSUD Aji Muhammad Parikesit.
Upaya mencari dukungan pembiayaan juga dilakukan melalui audiensi dengan Kementerian Keuangan dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Aulia mengatakan, pemerintah daerah tengah mendorong sejumlah skema untuk mengatasi persoalan keuangan, termasuk memperjuangkan penyaluran dana kurang salur dari pemerintah pusat.
Dalam proses tersebut, Pemkab Kukar turut mendapat dukungan dari anggota DPR RI, Budi Satrio Djiwandono, untuk mendorong penyelesaian persoalan pendanaan melalui berbagai skema yang memungkinkan.
“Insyaallah, untuk mengatasi persoalan keuangan kita, kami juga dibantu oleh anggota DPR RI, Bapak Budi Satrio Djiwandono, untuk mendorong agar dana kurang salur yang ada di pusat bisa disalurkan dengan baik melalui beberapa skema,” ungkapnya.
Aulia mengatakan, dukungan pembiayaan tersebut sangat dibutuhkan untuk menuntaskan sejumlah pekerjaan infrastruktur yang memerlukan anggaran besar. Beberapa di antaranya jalan Sebelimbingan, jalan Muara Wis–Kota Bangun, jalan Ibu Kota Kecamatan Kota Bangun Darat, Jembatan Sebulu, jalan penghubung Salok Cella–Batu-Batu, serta ruas Santan Ulu–Santan Ilir.
“Hal ini sedang kami tindak lanjuti. Mudah-mudahan bisa berhasil sehingga kita dapat menyelesaikan pekerjaan rumah besar, seperti jalan Sebelimbingan, jalan Muara Wis–Kota Bangun, jalan Ibu Kota Kecamatan Kota Bangun Darat, Jembatan Sebulu, jalan antara Salok Cella dan Batu-Batu, serta jalan Santan Ulu–Santan Ilir,” katanya.
Selain infrastruktur jalan dan jembatan, penanganan kebakaran di kawasan padat penduduk juga masuk dalam agenda yang didorong melalui skema pembiayaan SMI. Berdasarkan penelusuran pemerintah daerah, kebutuhan anggaran untuk penanganan persoalan tersebut dapat mencapai puluhan miliar rupiah.
Pemkab Kukar juga mulai mengantisipasi kebutuhan sektor pertanian menghadapi potensi perubahan pola musim. Aulia menyebut, berdasarkan informasi BMKG yang diterima pemerintah daerah, terdapat potensi kondisi La Nina pada tahun mendatang sehingga persiapan pengairan sawah perlu dilakukan lebih awal.
“Karena itu, saat ini titik-titik void yang sudah kita identifikasi untuk mendukung pengairan sawah akan kita tangani melalui pembangunan saluran. Dengan demikian, air bisa mengalir ke sawah-sawah masyarakat,” ujarnya.
Agenda lobi ke pemerintah pusat pun masih berlanjut. Aulia menyampaikan, pekan berikutnya Pemkab Kukar dijadwalkan kembali ke Jakarta untuk beraudiensi dengan Kementerian Pendidikan, kemudian melanjutkan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan.
“Pokoknya, semua pintu akan kita upayakan untuk mengoptimalkan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,” tegasnya.
Di luar dukungan pembiayaan dan program sektoral, Pemkab Kukar juga berupaya memperluas peran daerah dalam mengelola potensi sumber daya alam. Aulia berharap adanya dukungan dari Syafruddin yang berada di Komisi XII DPR RI untuk membuka ruang pembahasan mengenai keterlibatan daerah dalam kegiatan usaha sektor pertambangan batu bara, minyak dan gas bumi, serta perkebunan kelapa sawit.
Menurutnya, daerah tidak seharusnya hanya bergantung pada penerimaan royalti dari pemerintah pusat. Kukar juga ingin memiliki peluang menjadi pelaku usaha dalam pengelolaan komoditas unggulan yang tersedia di wilayahnya sendiri.
“Beliau sudah membuka ruang tersebut untuk masa persidangan mendatang. Beliau berharap kita bisa melakukan RDP dengan Komisi XII,” tuturnya.
Aulia menegaskan, keterlibatan daerah secara langsung dalam kegiatan usaha sumber daya alam diharapkan dapat membuka sumber pendapatan baru bagi daerah. Dengan demikian, hasil pengelolaan potensi lokal tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi pihak lain, tetapi juga dapat memperkuat pendapatan asli daerah (PAD).
“Dengan demikian, mimpi kita bukan hanya mengharapkan royalti dari pemerintah pusat, tetapi juga menjadi pelaku usaha secara langsung. Hasilnya bisa menjadi pendapatan asli daerah dan hal itu dapat kita wujudkan dengan baik,” pungkasnya. (Adv)
Reporter: Muhammad Zailany | Penyunting: Fachrizal Muliawan
