Distriknews.co, KUTAI KARTANEGARA – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Akbar Haka, meminta PT PLN lebih terbuka dalam menyampaikan penyebab pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia menilai informasi mengenai perbaikan jaringan dan peremajaan gardu perlu disampaikan secara konkret agar masyarakat memahami kondisi sebenarnya.
Hal tersebut disampaikan Akbar setelah mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) terkait pelayanan PLN dan Pertamina, Sabtu (7/11/2026). Menurutnya, penjelasan yang hanya memuat jadwal pemadaman dan alasan umum mengenai perbaikan belum cukup menjawab keresahan masyarakat.
Ia mengatakan, dalam RDP pihak PLN telah menyampaikan bahwa pemadaman terjadi karena adanya pekerjaan perbaikan dan peremajaan, termasuk pada gardu listrik. Namun, masyarakat membutuhkan informasi yang lebih rinci mengenai kerusakan maupun pekerjaan yang sedang dilakukan.
“Tadi pihak PLN menyampaikan bahwa pemadaman terjadi karena perbaikan, peremajaan, dan sebagainya, termasuk pada gardu listrik. Karena itu, pihak terkait harus memberikan transparansi,” ujarnya.
Akbar menilai masyarakat tidak mengetahui secara jelas kondisi jaringan listrik apabila informasi yang disampaikan hanya melalui media sosial dengan bahasa yang masih umum. Padahal, keterbukaan informasi dapat membantu masyarakat memahami alasan terjadinya pemadaman.
“Yang kita butuhkan adalah informasi konkret. Misalnya, jika gardu di Kelurahan Bukit Biru mengalami kerusakan, hal itu harus ditangani secara serius. Kondisinya perlu didokumentasikan, difoto, kemudian dibagikan kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia mengusulkan agar PLN memperkuat kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokom), serta media lokal di Kukar. Kerja sama tersebut diperlukan agar informasi mengenai pekerjaan perbaikan dapat disampaikan secara lebih jelas dan mudah dipahami masyarakat.
“PLN juga perlu bekerja sama dengan Diskominfo, Prokom, dan media-media yang ada di Kutai Kartanegara untuk menyampaikan informasi secara jelas mengenai pekerjaan perbaikan yang sedang dilakukan,” katanya.
Menurut Akbar, penyampaian informasi yang transparan penting untuk mencegah munculnya pemahaman yang keliru di tengah masyarakat. Apalagi, pemadaman yang berlangsung berulang kali selama beberapa bulan terakhir telah menimbulkan keresahan.
Ia menegaskan, masyarakat tidak cukup hanya diberi tahu bahwa listrik akan padam pada jam tertentu karena ada perbaikan. Penjelasan mengenai penyebab, lokasi kerusakan, dan pekerjaan teknis yang dilakukan juga perlu disampaikan.
Dengan keterbukaan tersebut, masyarakat dapat mengetahui perkembangan penanganan gangguan listrik dan memahami langkah yang sedang dilakukan PLN.
“Dengan begitu, masyarakat tidak mendapatkan informasi yang bias,” ungkapnya.
Akbar berharap tuntutan transparansi yang disampaikan dalam RDP dapat menjadi perhatian PLN. Ia meminta perusahaan tersebut memberikan informasi yang lebih terbuka mengenai penyebab pemadaman bergilir sekaligus perkembangan perbaikan jaringan listrik di Kukar.
“Itulah yang tadi kita dorong, termasuk transparansi mengenai perbaikan yang dilakukan. Jangan hanya menyampaikan bahwa hari ini terjadi pemadaman karena ada perbaikan. Yang kita inginkan adalah keterbukaan informasi mengenai penyebab pemadaman bergilir yang terus-menerus terjadi,” pungkasnya. (Adv)
Reporter: Muhammad Zailany | Penyunting: Ali Mashar
