Distriknews.co, KUTAI KARTANEGARA – Pemadaman listrik bergilir di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga berdampak terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Anggota DPRD Kukar, Akbar Haka, menilai pelaku usaha yang bergantung pada energi listrik berpotensi kehilangan pendapatan ketika aktivitas produksi maupun pelayanan harus dihentikan.
Akbar menyampaikan persoalan tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkait pelayanan PLN dan Pertamina, Sabtu (7/11/2026). Ia menyoroti dampak pemadaman terhadap berbagai subsektor UMKM yang menggunakan peralatan listrik dalam menjalankan kegiatan usaha.
Menurutnya, gangguan listrik dapat membuat pelaku usaha tidak mampu memberikan pelayanan secara optimal. Kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi dan pemasukan harian mereka.
“Kita tahu bahwa seluruh subsektor UMKM yang berhubungan dengan produksi dan penggunaan energi listrik turut dirugikan,” ujarnya.
Salah satu contoh yang disampaikan Akbar adalah usaha barbershop. Ketika listrik padam, pelaku usaha tidak dapat menjalankan pekerjaan sebagaimana mestinya karena sejumlah peralatan yang digunakan membutuhkan pasokan listrik.
Dampaknya bukan hanya kerusakan peralatan, tetapi juga terhentinya pelayanan kepada pelanggan sehingga tidak ada pendapatan yang masuk selama usaha tidak dapat beroperasi.
“Contohnya, teman-teman dari barbershop. Bukan hanya peralatan mereka yang rusak, tetapi ketika terjadi pemadaman listrik, otomatis mereka tidak bisa menjalankan pekerjaan dengan baik. Tidak ada pendapatan yang masuk karena aktivitas usaha harus dihentikan,” jelasnya.
Akbar menilai penggunaan sumber energi alternatif seperti genset maupun solar cell belum tentu menjadi solusi yang dapat diterapkan seluruh pelaku UMKM. Penggunaan genset, misalnya, juga memiliki risiko terhadap peralatan usaha.
“Jika mengandalkan genset, hal itu berisiko terhadap peralatan. Sementara itu, jika mengandalkan solar cell, saya rasa juga bukan solusi yang konkret,” katanya.
Karena itu, ia meminta PLN memberikan perhatian terhadap kerugian yang dialami pelanggan, termasuk pelaku UMKM. Menurutnya, masyarakat yang telah memenuhi kewajiban membayar listrik juga harus mendapatkan kejelasan mengenai hak ketika pelayanan terganggu.
Akbar mendorong agar pembahasan mengenai kompensasi dan bentuk tanggung jawab PLN tidak hanya berfokus pada pelanggan rumah tangga, tetapi juga mempertimbangkan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Mestinya ada solusi seperti yang disampaikan teman-teman tadi, yaitu terkait kompensasi dan hak yang didapatkan konsumen. Sebab, masyarakat juga membayar listrik,” ungkapnya.
Ia kembali menegaskan bahwa persoalan pemadaman listrik perlu menjadi perhatian serius, terutama karena Kukar merupakan salah satu daerah strategis dalam rantai pasokan energi nasional.
“Karena itu, tadi saya sampaikan bahwa Kutai Kartanegara seharusnya mendapat perhatian penting. Daerah ini merupakan salah satu bagian strategis dalam rantai pasokan energi nasional. Mestinya pemerintah pusat lebih memperhatikan Kutai Kartanegara,” pungkasnya. (Adv)
Reporter: Muhammad Zailany | Penyunting: Ali Mashar
