Distriknews.co, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengupayakan percepatan realisasi anggaran, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pendapatan daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program prioritas tetap berjalan dan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono Kasnu, mengungkapkan realisasi anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat hingga saat ini masih berada di bawah 60 persen. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran pelaksanaan program pembangunan.
Menurutnya, Pemkab Kukar telah melakukan sejumlah langkah untuk mendorong percepatan penyaluran anggaran yang menjadi hak daerah. Upaya itu dilakukan melalui komunikasi langsung dengan sejumlah kementerian.
“Kemarin Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati bersama tim, termasuk Kepala Bapenda dan BPKAD, melakukan roadshow ke beberapa kementerian, termasuk Kementerian Keuangan. Tujuannya untuk mengupayakan agar realisasi anggaran yang menjadi hak daerah bisa segera dipercepat,” ujar Sunggono, Selasa (10/11/2026).
Ia berharap langkah tersebut dapat membuahkan hasil sehingga anggaran yang diharapkan bisa segera terealisasi dan mendukung kebutuhan belanja daerah.
“Ya, doakan saja. Mudah-mudahan bisa terealisasi,” katanya.
Di tengah upaya percepatan tersebut, Sunggono menegaskan Pemkab Kukar tetap berpegang pada sejumlah prioritas dalam pengelolaan anggaran tahun ini. Arahan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menjadi pedoman, terutama dalam memastikan hak-hak dasar masyarakat tidak terabaikan.
Prioritas pertama adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, khususnya sektor kesehatan. Di antaranya kebutuhan operasional posyandu dan puskesmas, serta berbagai hak masyarakat lainnya, termasuk pembayaran insentif.
“Pertama, sesuai arahan Pak Bupati, kami harus memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi. Contohnya, kebutuhan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, seperti posyandu dan puskesmas. Kemudian, hak-hak masyarakat lainnya, termasuk insentif, jangan sampai tidak dibayarkan,” jelasnya.
Prioritas berikutnya menyangkut belanja wajib dan mengikat, seperti pembayaran gaji serta tunjangan pegawai. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memastikan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetap dianggarkan dan dilaksanakan.
Sunggono menyebut pemenuhan SPM merupakan amanah pemerintah pusat yang harus dituntaskan oleh pemerintah daerah. Karena itu, kebutuhan anggaran untuk mendukung pelayanan dasar tersebut tetap menjadi perhatian dalam penyusunan dan pelaksanaan belanja.
“Belanja wajib dan mengikat, seperti gaji dan tunjangan. Kegiatan yang berhubungan dengan Standar Pelayanan Minimal juga harus dipenuhi dan diupayakan karena itu merupakan amanah dari pemerintah pusat yang harus kita selesaikan,” ungkapnya.
Selain pemenuhan kebutuhan dasar dan belanja wajib, Pemkab Kukar juga memprioritaskan program yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Menurut Sunggono, hal tersebut menjadi bagian penting agar arah pembangunan yang telah direncanakan tetap berjalan.
Ia memastikan pemerintah daerah berupaya konsisten menjaga prioritas tersebut meskipun menghadapi tantangan dalam realisasi pendapatan dan pembiayaan daerah.
“Alhamdulillah, sampai hari ini kami tetap konsisten menjadikan hal-hal tersebut sebagai prioritas yang terus diupayakan,” tuturnya.
Sunggono menilai konsistensi dalam menentukan prioritas belanja turut membantu menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah berupaya agar keterbatasan anggaran tidak sampai menimbulkan gejolak, terutama yang berdampak pada pemenuhan hak dasar masyarakat.
“Karena konsistensi itu, alhamdulillah tidak terjadi terlalu banyak gejolak. Sebab, kami memang berupaya agar hak-hak dasar masyarakat menjadi hal utama yang harus dipenuhi,” pungkasnya. (Adv)
Reporter: Muhammad Zailany | Penyunting: Fachrizal Muliawan
