Enam Posyandu di Loa Duri Ulu Terapkan Pelayanan Berbasis Enam Bidang SPM

Muhammad Zailany

Posyandu di Desa Loa Duri Ulu berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Posyandu di Desa Loa Duri Ulu berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Distriknews.co, LOA JANAN – Pemerintah Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), terus menjalankan pelayanan masyarakat melalui Posyandu dengan mengacu pada enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Kepala Desa Loa Duri Ulu, Muhammad Arsyad, mengatakan seluruh Posyandu di wilayahnya telah menerapkan sistem pelayanan tersebut sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan.

Di Desa Loa Duri Ulu terdapat enam Posyandu yang menjadi bagian dari upaya pemerintah desa dalam mendukung pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.

“Alhamdulillah, pelayanan SPM sudah berjalan sesuai dengan SOP atau standar yang ditetapkan. Di Desa Loa Duri Ulu terdapat enam Posyandu. Seluruhnya sudah menerapkan sistem pelayanan tersebut,” ujar Arsyad, Jumat (20/11/2026).

Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa juga berkoordinasi dengan Puskesmas untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Menurut Arsyad, koordinasi dengan fasilitas kesehatan menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan pelayanan Posyandu, terutama agar kegiatan yang diberikan kepada masyarakat tetap mengacu pada standar yang berlaku.

Selain memastikan pelayanan berjalan, pemerintah desa juga berupaya meningkatkan kemampuan para kader Posyandu. Salah satu langkah yang pernah dilakukan adalah menggelar kegiatan peningkatan kapasitas dengan melibatkan instansi terkait.

Pada kegiatan tersebut, pemerintah desa menghadirkan narasumber dari Puskesmas dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk memberikan pembekalan kepada para kader.

“Kami sudah pernah melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas kader pada tahun sebelumnya. Dalam kegiatan tersebut, kami mengundang pihak-pihak terkait, seperti Puskesmas dan DPMD, untuk menjadi narasumber serta memberikan pembekalan kepada para kader,” jelasnya.

Namun, kegiatan serupa belum dapat kembali dilaksanakan pada 2026. Arsyad menyebut kondisi anggaran desa yang mengalami defisit menjadi salah satu kendala.

Bahkan, menurutnya, Dana Desa tahap kedua hingga saat wawancara belum dicairkan. Kondisi tersebut membuat pemerintah desa harus menyesuaikan pelaksanaan sejumlah kegiatan dengan kemampuan keuangan yang tersedia.

Meski demikian, Arsyad menyampaikan bahwa pelayanan Posyandu tetap berjalan di enam titik dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Pemerintah desa juga terus berkoordinasi dengan Puskesmas dalam mendukung pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. (Adv)

Reporter: Muhammad Zailany | Penyunting: Jauhari Fadli

Baca juga

Bagikan:

Tags

Apa yang Anda cari?