Distriknews.co, Kutai Kartanegara – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar melakukan kunjungan pembelajaran dan pendampingan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Diarpus) Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Senin (14/07). Kegiatan ini fokus pada pengelolaan arsip dinamis sebagai bagian dari peningkatan sistem administrasi dan kualitas pelayanan publik.
Staf DPMD Kukar yang mengikuti kegiatan ini meliputi Kepala Sub Bagian Umum, Tatalaksana, Kepegawaian Kartikasari, Ama, Md, pengelola arsip, dan staf teknis lainnya. Mereka memperoleh pembekalan terkait pengelolaan arsip aktif dan inaktif, klasifikasi arsip, penggunaan sistem informasi kearsipan, hingga prosedur penyusutan dan pemusnahan arsip sesuai peraturan yang berlaku.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menekankan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas internal dalam pengelolaan arsip secara profesional. “Pengelolaan arsip bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bagian penting dari membangun lembaga yang bersih, tertib, dan transparan,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPMD Kukar tengah meninjau dan mengkaji ulang sejumlah arsip yang tidak lagi memiliki nilai administratif, hukum, atau informatif. Namun, arsip yang bersifat permanen, historis, atau relevan secara hukum tetap dipertahankan.
Kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari surat resmi yang diterbitkan pada 10 Juli 2025 dan selaras dengan upaya Pemkab Kukar dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Arianto berharap seluruh staf mampu mengimplementasikan pembelajaran ini di unit masing-masing.
Kerja sama dengan Diarpus Kaltim juga diharapkan berkelanjutan. Arianto menyampaikan apresiasi atas fasilitasi pembelajaran dan pendampingan yang diberikan, sehingga DPMD Kukar mampu menerapkan standar nasional dalam pengelolaan arsip.
Implementasi praktik terbaik ini juga sejalan dengan rekomendasi pemerintah pusat terkait pengelolaan arsip desa yang tertata dan terdokumentasi dengan baik, seperti tertuang di laman resmi Pemerintah Kutai Kartanegara.
Melalui langkah ini, DPMD Kukar menunjukkan komitmen membangun sistem administrasi yang transparan dan mendukung pelayanan publik berbasis data yang rapi dan akurat.
(Adv/DPMD/Kukar)
