Distriknews.co, Kutai Kartanegara – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar menggelar lomba penilaian desa berkinerja baik dalam mendukung percepatan penurunan stunting, Kamis (3/7/2025) di kantor DPMD Kukar. Kegiatan ini menekankan peran desa sebagai garda terdepan dalam program kesehatan masyarakat.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyatakan penanganan stunting merupakan tanggung jawab bersama seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat desa. “Desa menjadi ujung tombak pemanfaatan anggaran, termasuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, untuk menurunkan angka stunting,” jelasnya, Sabtu (5/7).
Dalam lomba ini, desa dinilai berdasarkan pemanfaatan dan prioritas anggaran untuk penurunan stunting. Arianto menjelaskan, meskipun semua desa mengalokasikan dana, perbedaannya terlihat dari besaran anggaran dan fokus kegiatan yang dirancang. Desa yang menempatkan stunting sebagai prioritas utama dianggap memiliki kinerja lebih baik.
“Pemahaman dan keseriusan desa menjadi faktor penentu. Semakin tinggi komitmen desa, semakin besar alokasi dan kegiatan yang disiapkan untuk mengatasi stunting,” ujarnya.
Selain anggaran, indikator penilaian juga mencakup inovasi desa dalam pelaksanaan program, keterlibatan kader Posyandu, serta kolaborasi dengan Puskesmas dan pihak terkait. Hal ini sejalan dengan data resmi Pemkab Kukar yang menunjukkan peran Posyandu sebagai ujung pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk penanganan gizi balita.
Arianto menekankan bahwa lomba ini bertujuan memacu seluruh desa untuk lebih aktif, menyusun program terukur, serta memastikan dampak nyata di masyarakat. Desa yang berhasil dapat menjadi model bagi desa lain dalam strategi percepatan penurunan stunting.
“Semua desa pada dasarnya sudah siap, namun kesiapan perlu diuji dari sisi pemahaman dan komitmen. Semakin tinggi kesadaran, semakin optimal programnya,” tutup Arianto.
Fokus lomba ini mendukung program nasional percepatan penurunan stunting, sejalan dengan target Kementerian Kesehatan RI dan pemerintah daerah Kukar yang menempatkan kesehatan balita sebagai prioritas pembangunan desa.
(Adv/DPMD/Kukar)
