Distriknews.co, Kutai Kartanegara – Pemerintah Desa Kota Bangun Ilir menegaskan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kepala Desa, Supardi, menyebut pelayanan publik menjadi prioritas utama selama tiga tahun masa kepemimpinannya, Senin (16/09/2025).
“Pelayanan di depan harus maksimal karena itu wajah desa. Jika di depan baik, seluruh layanan akan ikut baik,” ujar Supardi. Ia menekankan setiap kendala yang muncul selalu dibahas secara internal agar pelayanan tetap lancar tanpa melanggar juknis yang berlaku.
Program strategis dari Kabupaten Kutai Kartanegara juga menjadi fokus desa. Supardi menyoroti bantuan BKKD RT senilai Rp150 juta yang akan terus berjalan pada tahun berikutnya. Menurut data resmi Pemerintah Kutai Kartanegara, program ini telah memberikan dukungan signifikan untuk pembangunan desa, termasuk pembangunan infrastruktur kecil dan pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, pemerintah desa menyiapkan pembinaan rutin terkait aturan baru dari pemerintah pusat, termasuk pengelolaan anggaran dan program koperasi Merah Putih. Supardi menekankan sosialisasi yang berkesinambungan sangat penting agar perangkat desa tidak keliru dalam melaksanakan program pembangunan.
Pelayanan publik di Kota Bangun Ilir juga didukung oleh perangkat desa yang responsif dan proaktif. Perangkat desa tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memberikan pendampingan kepada warga untuk mengakses berbagai program pemerintah, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Supardi menekankan peran masyarakat dalam mendukung pembangunan. “Etika dan adat istiadat harus tetap dijaga. Pondasi sosial yang kuat menjadi kunci agar pembangunan berjalan harmonis,” ujarnya. Hal ini sejalan dengan arahan pemerintah kabupaten mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa berkelanjutan.
Dengan kombinasi pelayanan publik prima dan dukungan program Kukar Idaman Terbaik, Supardi optimis Desa Kota Bangun Ilir mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa juga siap menjadi contoh dalam mengintegrasikan program kabupaten dengan kebutuhan warga secara efektif.
Langkah ini menunjukkan bahwa sinergi antara perangkat desa, pemerintah kabupaten, dan masyarakat dapat mendorong kualitas hidup lebih baik, sekaligus memperkuat kemandirian desa dalam berbagai sektor.
(Adv/DPMD/Kukar)
