Distriknews.co, KUTAI KARTANEGARA — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara mendorong peningkatan kapasitas aparatur desa melalui kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pemerintahan desa. Di tengah keterbatasan anggaran khusus pelatihan, pemerintah desa dapat memanfaatkan sumber pendanaan yang tersedia sesuai ketentuan atau menjajaki kerja sama dengan pihak lain.
Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kukar, Titin Juleha, mengatakan, saat ini DPMD tidak memiliki anggaran khusus untuk menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa.
“Kalau dari DPMD, saat ini tidak ada anggaran khusus untuk kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas. Karena itu, kami mengembalikan kepada desa masing-masing,” ujarnya.
Menurut Titin, pemerintah desa tetap dapat menyelenggarakan pelatihan menggunakan Dana Desa apabila kegiatan tersebut memang dibutuhkan dan anggarannya tersedia. Pelaksanaan kegiatan juga perlu mempertimbangkan manfaat yang akan diperoleh aparatur desa.
Ia mengingatkan agar peningkatan kapasitas tidak sekadar menjadi kegiatan yang menghabiskan anggaran. Materi dan bentuk pelatihan perlu disesuaikan dengan persoalan yang dihadapi serta kemampuan aparatur dalam menjalankan pemerintahan desa.
“Peningkatan kapasitas itu banyak bentuknya. Jangan sampai kegiatan yang dilaksanakan hanya menghabiskan anggaran. Kalau memang dianggap perlu dan memberikan manfaat bagi aparatur desa, tentu kami mendukung,” katanya.
Selain melalui pendanaan desa, peningkatan kapasitas juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan program dari pemerintah provinsi. Titin mencontohkan adanya kegiatan yang meminta perwakilan dari masing-masing kabupaten dan kecamatan untuk mengikuti program tersebut.
Informasi mengenai kegiatan itu kemudian diteruskan oleh DPMD kepada pihak yang berkepentingan agar kesempatan yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh aparatur desa.
DPMD juga membuka peluang koordinasi dengan perusahaan yang memiliki program untuk mendukung pengembangan kapasitas di tingkat desa. Kerja sama tersebut dapat menjadi alternatif ketika terdapat kebutuhan pelatihan, tetapi desa belum memiliki anggaran yang memadai.
“Kalau ada perusahaan yang memiliki program dan ingin berkolaborasi dalam peningkatan kapasitas, tentu bisa dikoordinasikan,” jelas Titin.
Ia mencontohkan kemungkinan kolaborasi dalam peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Apabila terdapat kebutuhan penguatan pengelolaan BUMDes dan perusahaan memiliki program yang relevan, kedua pihak dapat berkoordinasi untuk menjajaki dukungan kegiatan.
Bagi DPMD, hal terpenting adalah memastikan peningkatan kapasitas memberikan manfaat nyata bagi aparatur dan kelembagaan desa. Bentuk kegiatan tidak harus seragam karena setiap desa dapat memiliki kebutuhan yang berbeda.
Melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia dan peluang kolaborasi, DPMD berharap pengembangan kemampuan aparatur desa tetap dapat dilakukan. Pemerintah desa didorong menentukan kegiatan berdasarkan kebutuhan nyata, ketersediaan anggaran, dan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. (Adv)
Reporter: Jauhari Fadli | Penyunting: Fachrizal Muliawan
