Distriknews.co, KUTAI KARTANEGARA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah mematangkan wacana penyediaan perangkat internet gratis bagi ribuan rukun tetangga (RT). Rencana tersebut disiapkan sebagai salah satu opsi program pemberdayaan masyarakat yang kini masuk dalam tahap pembahasan internal.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyampaikan bahwa gagasan itu dirumuskan dengan menimbang aspirasi warga serta ketersediaan pagu anggaran. Saat ini, program tersebut diproyeksikan mencakup total 3.212 RT yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan wilayah Kukar.
“Salah satu usulan yang sedang kami dorong adalah pengadaan perangkat internet gratis di tingkat RT. Kami melihat akses internet bisa membantu masyarakat mendapatkan informasi dan mendukung berbagai kegiatan di lingkungan masing-masing,” ujar Arianto.
Ia memaparkan bahwa setiap RT memiliki kewenangan mengajukan program dengan berpedoman pada petunjuk teknis (juknis) resmi dari DPMD. Acuan tersebut mencakup empat sektor utama, meliputi ketahanan sosial, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur berskala kecil, serta pembiayaan operasional RT.
Lebih lanjut, Arianto menuturkan bahwa rencana pengadaan fasilitas internet ini ditempatkan dalam koridor bidang pemberdayaan masyarakat. Perangkat penunjang itu nantinya dirancang agar dapat dipasang di titik-titik strategis wilayah RT demi memperlancar arus komunikasi dan informasi warga.
“Dalam juknis sudah ada beberapa bidang kegiatan yang bisa diusulkan oleh RT. Jadi, masing-masing RT dapat melihat kebutuhan yang paling mendesak dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Internet gratis ini menjadi salah satu alternatif yang sedang kami bahas,” jelasnya.
Dalam perhitungannya, alokasi dana untuk tiap program RT telah dipatok senilai Rp50 juta. Dari total dana tersebut, sebesar Rp29 juta dialokasikan guna menunjang kebutuhan operasional RT, sementara sisa anggaran sejumlah Rp21 juta difokuskan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Mengingat komposisi anggaran tersebut, pihak DPMD harus menyeleksi program yang benar-benar berdaya guna dan berdampak langsung bagi masyarakat. Atas dasar itulah, opsi penyediaan fasilitas internet kini masuk dalam daftar prioritas yang tengah dikaji.
“Dari anggaran kegiatan yang tersedia, kami harus melihat mana yang memungkinkan untuk dilaksanakan dan benar-benar dibutuhkan masyarakat. Karena itu, usulan pengadaan internet ini masih kami hitung, baik dari sisi perangkat maupun biaya penggunaannya,” katanya.
Merujuk pada kalkulasi sementara, kebutuhan biaya per titik RT diperkirakan mencapai kisaran Rp12 juta. Angka tersebut sudah mencakup pengadaan perangkat keras pendukung beserta estimasi biaya kuota layanan internet untuk kurun waktu tiga bulan pertama.
“Perkiraan sementara sekitar Rp12 juta, termasuk perangkat dan kuota internet selama tiga bulan. Tetapi, ini masih perhitungan awal. Nanti harus dilihat lagi kebutuhan sebenarnya dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku,” ungkap Arianto.
Kendati demikian, Arianto menegaskan bahwa kebijakan ini belum bersifat mutlak. Implementasi di lapangan masih memerlukan restu dari pimpinan daerah serta penyesuaian regulasi dan kapasitas fiskal anggaran pemerintah.
“Kami tidak ingin langsung menetapkan sebelum semuanya dibahas. Usulan ini masih perlu mendapat persetujuan pimpinan dan dipastikan kesesuaiannya dengan juknis. Jadi, belum bisa dipastikan apakah pengadaan internet gratis ini akan direalisasikan,” tegasnya.
Pihak DPMD Kukar berharap rangkaian perencanaan program RT ini nantinya mampu menjawab kebutuhan riil di tengah masyarakat secara berkelanjutan. Kepastian terkait realisasi program internet gratis sendiri baru akan diputuskan setelah seluruh tahapan evaluasi rampung. (Adv)
Reporter: Muhammad Zailany | Penyunting: Jauhari Fadli
