Distriknews.co, KUTAI KARTANEGARA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memfasilitasi pembentukan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) sebagai wadah koordinasi bagi desa-desa di tingkat kecamatan. Keberadaan lembaga tersebut diharapkan membantu memantau perkembangan kerja sama sekaligus menjadi penghubung ketika muncul persoalan dalam pelaksanaannya.
Kepala Bidang Kerja Sama Desa DPMD Kukar, Dedy Suryanto, mengatakan fasilitasi kerja sama desa merupakan bagian dari peran DPMD dalam melakukan pembinaan. Kerja sama yang dilakukan pemerintah desa tetap harus mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku.
“Dalam hal ini, kami berperan sebagai pembina sekaligus fasilitator desa,” ujar Dedy.
Ia menjelaskan, ruang lingkup fasilitasi DPMD mencakup kerja sama antardesa, kemitraan antara desa dan pihak ketiga, serta kerja sama dalam kawasan. Koordinasi diperlukan agar setiap bentuk kemitraan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan kesepakatan pihak yang terlibat.
“Untuk memperkuat koordinasi, DPMD juga memfasilitasi pembentukan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD),” jelasnya.
Menurut Dedy, BKAD menjadi wadah koordinasi bagi desa-desa di wilayah kecamatan. Lembaga tersebut juga membantu memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antardesa, sehingga perkembangan kegiatan dapat dikoordinasikan dan dilaporkan kepada DPMD.
Melalui mekanisme tersebut, informasi mengenai pelaksanaan kerja sama dapat disampaikan secara berjenjang. BKAD dan pihak kecamatan dapat menjadi penghubung yang lebih dekat dengan wilayah desa ketika diperlukan koordinasi atau penanganan kendala.
Dedy menyebutkan, apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan kerja sama, BKAD dapat menyampaikannya kepada DPMD untuk ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. Mekanisme tersebut diharapkan membantu pemerintah daerah mengetahui hambatan yang muncul di lapangan.
Kerja sama antardesa sendiri dapat dikembangkan berdasarkan perbedaan potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Desa yang mempunyai potensi tertentu dapat menjalin kolaborasi dengan desa lain yang membutuhkan sumber daya tersebut.
Untuk membangun kemitraan yang tepat, pemerintah desa perlu terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Setelah itu, pihak-pihak terkait dapat membahas bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan serta pembagian tanggung jawabnya.
Kesepakatan yang dibangun juga harus dituangkan dalam dokumen resmi. Hal ini diperlukan agar setiap desa memahami hak dan kewajibannya serta mempunyai pedoman dalam menjalankan kerja sama.
Di samping koordinasi kelembagaan, administrasi tetap menjadi bagian penting yang harus diperhatikan. Dokumen perjanjian, laporan pelaksanaan, dan arsip kegiatan perlu dikelola dengan baik agar perkembangan kerja sama dapat dipantau serta dievaluasi.
Dengan adanya BKAD, koordinasi antara desa, kecamatan, dan DPMD diharapkan semakin terarah. Mekanisme tersebut dapat membantu penyampaian informasi dan penanganan kendala, sekaligus mendukung pelaksanaan kerja sama antardesa agar berjalan sesuai ketentuan dan tujuan yang telah disepakati. (Adv)
Reporter: Muhammad Zailany | Penyunting: Jauhari Fadli
