Distriknews.co, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah untuk mendorong perputaran uang di masyarakat melalui pinjaman sebesar Rp820 miliar dari Bankaltimtara. Kebijakan tersebut disampaikan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas perekonomian daerah dan mengendalikan inflasi.
Aulia menjelaskan, pemerintah daerah menjalankan dua instrumen utama, yakni Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Kedua tim tersebut memiliki tugas berbeda, tetapi saling mendukung dalam menjaga kondisi ekonomi daerah.
TPID berfokus pada pengendalian inflasi dan kestabilan harga barang di pasaran. Sementara itu, TPAKD mendorong perluasan akses keuangan agar masyarakat lebih mudah memperoleh layanan dan dukungan pembiayaan.
Menurut Aulia, pada awal Februari, perekonomian Kukar sempat mengalami deflasi sekitar 1,2 persen. Kondisi tersebut, berdasarkan penjelasannya, menjadi perhatian pemerintah daerah karena dinilai berkaitan dengan rendahnya perputaran uang di tengah masyarakat.
“Karena itu, pemerintah daerah meminjam Rp820 miliar dari Bankaltimtara. Dana tersebut kemudian disalurkan ke masyarakat melalui pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, sehingga uang dapat kembali beredar di masyarakat,” jelas Aulia, Minggu (25/10/2026).
Ia menyebut, setelah langkah tersebut dilakukan, kondisi perekonomian kembali dievaluasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinilai menunjukkan perbaikan.
Di sisi lain, Pemkab Kukar terus memperkuat pemantauan terhadap perkembangan inflasi melalui TPID. Pemantauan tersebut dilakukan secara berkala untuk mengetahui perubahan harga dan menentukan langkah pengendalian yang diperlukan.
Aulia mengatakan, pengendalian inflasi juga menjadi perhatian pemerintah pusat, termasuk Menteri Dalam Negeri. Karena itu, koordinasi dan evaluasi dilakukan secara rutin agar perkembangan harga serta kondisi ekonomi daerah tetap terpantau.
“Kami menggelar rapat rutin setiap minggu untuk membahas perkembangan inflasi dan langkah-langkah pengendaliannya,” ujarnya.
Melalui koordinasi TPID dan TPAKD serta berbagai langkah ekonomi yang dijalankan, Pemkab Kukar berupaya menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah juga terus memantau perkembangan ekonomi sebagai dasar dalam menentukan kebijakan berikutnya. (Adv)
Reporter: Muhammad Zailany | Penyunting: Fachrizal Muliawan
