Distriknews.co, KUTAI KARTANEGARA – Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), terpilih sebagai salah satu dari enam calon percontohan Desa Antikorupsi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2026.
Pencapaian ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Program tersebut merupakan hasil kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa penetapan calon percontohan tersebut mengacu pada kebijakan pemerintah provinsi dalam memperluas penerapan Desa Antikorupsi di wilayah Kaltim.
“Dalam menindaklanjuti program kerja bersama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengenai perluasan percontohan Desa Antikorupsi di Provinsi Kalimantan Timur, serta berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.84/2026 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.441/2024 tentang Tim Replikasi Desa Antikorupsi Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Arianto, Minggu (25/10/2026).
Ia menerangkan, Pemerintah Provinsi Kaltim sebelumnya telah melaksanakan observasi untuk menentukan desa dan kampung yang dinilai berpotensi menjadi percontohan Desa Antikorupsi tahun ini. Hasil observasi tersebut menetapkan enam calon dari enam kabupaten di Kaltim.
Selain Desa Bhuana Jaya di Kukar, lima calon lainnya meliputi Desa Suliliran Baru di Kecamatan Paser Balengkong, Kabupaten Paser; Desa Sepaso Selatan di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur; Kampung Labanan Makarti di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau; Desa Rintik di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara; serta Kampung Ujoh Bilang di Kecamatan Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu.
Seluruh calon tersebut selanjutnya akan menjalani tahapan penilaian dan peninjauan lapangan. Proses ini bertujuan mengevaluasi kesiapan masing-masing desa dalam menerapkan prinsip-prinsip antikorupsi, termasuk penguatan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Bagi Kukar, terpilihnya Desa Bhuana Jaya sebagai calon percontohan menjadi peluang untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Penerapan prinsip antikorupsi diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta mendorong pengelolaan pembangunan yang lebih bertanggung jawab.
Meski demikian, status tersebut masih sebatas calon percontohan. Desa Bhuana Jaya bersama lima kandidat lainnya harus melalui proses penilaian lebih lanjut sebelum ditetapkan sebagai desa percontohan antikorupsi definitif di Provinsi Kalimantan Timur. (Adv)
Reporter: Muhammad Zailany | Penyunting: Fachrizal Muliawan
